Main Menu

Komitmen Akhiri Citra Korupsi Banten, Rano-Embay Kunjungi ICW

Purnawan Setyo Adi
02-11-2016 19:06

Rano Karno (kiri) dan Embay Mulya (GATRAnews/Dani Hamdani/yus4)

JAKARTA, GATRAnews - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano-Embay Rabu (2/11) sore  berkunjung ke kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya Rano-Embay menegaskan itikad keduanya untuk mengakhiri citra buruk yang selama ini terjadi akibat berbagai kasus dan tindak pidana korupsi di Banten.

Rano mengajak kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat dan mengambil peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan apabila kelak keduanya dipercaya oleh rakyat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bakti 2017-2022.

"Kami berdua berkepentingan untuk melahirkan pemerintahan yang bersih di Banten. Apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu cukup sudah kita jadikan sebagai penanda dan pengingat bagi kita semua agar peristiwa-peristiwa muram di masa lalu tak terulang kembali di masa depan." tegas Rano Karno.

Menyambut kedatangan Rano-Embay, Ade Irawan yang didampingi Emerson Yuntho dan Tama Langkun menyatakan dukungannya terhadap semua upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pasangan calon nomor dua di pilgub Banten ini. Di kesempatan itu Ade Irawan juga sempat kembali mengingatkan komitmen Rano dalam satu kesempatan bersama dengan KPK untuk memperbaiki keadaan di Banten. Ade ingin pasangan Rano-Embay memegang teguh janji-janji saat kampanye--termasuk di antaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Di samping itu, Emerson Yuntho, salah satu aktivis antikorupsi ICW, dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Rano Karno sebagai gubernur yang secara aktif mengundang dan membuka gerbang yang luas bagi KPK untuk melakukan supervisi di Banten.

"Banten menjadi satu-satunya provinsi yang secara khusus melibatkan KPK dalam menyusun RPJMD. Rano Karno juga secara aktif memerintahkan jajaran birokrasinya untuk melibatkan KPK dalam perencanaan anggaran. Hal ini tentu harus dilanjutkan,” ungkap Emerson.


Reporter: Purnawan Setyo Adi

Editor: ASK

 

Purnawan Setyo Adi
02-11-2016 19:06