Main Menu

Sebagai Pejabat Publik, Ahok Diingatkan Jaga Tutur Kata

Wem Fernandez
18-11-2016 16:05

Basuki Tjahaja Purnama (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani meminta Basuki Tjahaja Purnama untuk lebih berhati-hati dalam bertutur.

 
Hal ini menyusul pernyataan Ahok saat wawancara dengan media Australia (ABC) yang menyebutkan bahwa peserta ‘Aksi 411’ dibayar Rp 500 ribu. Buntut pernyataan ini, Ahok yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan penghinaan agama kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri.
 
“Saya melihatnya seperti ini, pelaporan itu dugaan adanya pelanggaran atau tindak pidana. Dari sisi yang lain itu memberikan pelajaran bahwa yang namanya pejabat publik tidak boleh ngomong sembarangan di ruang publik,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/11).
 
Tutur kata seorang pejabat publik harus dipikirkan terlebih dahulu, apalagi berbicara dalam ruang publik. Pun alasan penyidik tidak menahan Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini, menurutnya, harus dijelaskan kepada publik.
 
Dalam beberapa kasus penistaan agama, setiap pelaku langsung dijebloskan ke dalam jeruji besi.
 
“Penjelasannya bisa bermacam-macam, misalnya dalam kasus Ahok yang bersangkutan adalah pasangan calon. Tapi juga saya mengingatkan, bahwa penahanan tidak juga selalu dalam bentuk penahanan tertutup bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota,” tegas politisi PPP ini.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
18-11-2016 16:05