Main Menu

Pengibaran Bendera RRC di Pulau Obi, Fadli: Harus Diberi Sanksi

Wem Fernandez
28-11-2016 15:59

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (ANTARA/Widodo S Jusuf/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Pengibaran bendera Republik Rakyat China (RRC) di Pulau Obi, Ternate, Maluku Utara, Jumat (25/11) pekan lalu menuai kecaman. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon meminta agar pihak perusahaan yang berani mengibarkan bendera tersebut harus bertanggungjawab.

 
"Kalau berkibar di situ dan benderanya lebih besar dari bendera Indonesia itu adalah penghinaan. Kalau perusahaan itu yang mengibarkan, perusahaan itu harus diberi sanksi," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/11).
 
Pengibaran bendera asing sah jika dilakukan dalam upacara-upacara kenegaraan serta ada tamu asing lainnya. Jika tidak ada seremonial, tegas politisi Gerindra ini, maka pihak yang mengibarkan harus dimintai pertanggungjawaban. Apalagi, pengibaran bendera RRC justru dilakukan oleh pihak swasta.
 
"Saya kira ini suatu peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan dan harus disikapi dengan sangat serius! Harus dimintai pertanggungjawaban, siapa yang mengibarkan itu dan membiarkan itu berkibar di sana. Saya kira ini masih negara Republik Indonesia."
 
"Kalau kerja sama melibatkan dua negara dan kalau ada perwakilan negara yang bersangkutan itu boleh lah. Ada menterinya, kalau benar-benar pure swasta dan benderanya lebih besar itu enggak bisa," kata Fadli.
 
Informasi yang dihimpun GATRAnews, pengibaran bendera sempat dilakukan di dua tempat sebelum akhirnya dikecam masyarakat dan diminta segera menurunkan. Pertama dikibarkan di Pulau Obi yakni Dermaga dan lokasi peresmian groundbreaking ceremony Proyek Smilter PT Wanatiara Persada. Ukuran bendera RRC bahkan lebih besar dari milik Indonesia. PT Wanatiara Persada telah melayangkan maaf atas hal tersebut.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
28-11-2016 15:59