Main Menu

Bentuk SP3T, Legislator PDIP Minta TNI Berikan Data

Wem Fernandez
26-01-2017 16:14

Jakarta, GATRAnews - TNI berencana membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) dalam rangka mendukung program swasembada beras 2017 ini. Dengan membentuk SP3T ini, TNI diminta memberikan data soal keberhasilan dalam kemitraannya dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di bidang pertanian.

 
Demikian pernyataan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ono Surono saat dihubungi wartawan, Kamis (26/1).
 
"TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui Panja (panitia kerja) pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," kata Ono.
 
Dia menambahkan, saat reses banyak sekali masukan yang diberikan masyarakat terkait ketidaksinkronan data pemerintah daerah dengan kelompok tani (poktan) atau kelompok tani dengan petani anggotanya. Akibatnya, banyak program yang salah sasaran dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
 
Menurut dia, membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian saja. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa.

Ia menilai rencana TNI membentuk SP3T harusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut, meski TNI berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak import beras lagi di tahun 2016.

Menurut dia, Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri sudah menjadi mitra petani, sebagai pendamping petani yang dianggarkan khusus oleh Kementan. Sehingga diharapkan Babinsa juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata telinga pemerintah untuk urai persoalan petani.

"Selama ini data dan masalah pertanian itu bisa saya dan anggota Komisi IV dapatkan dengan mudah ke Dandim-Dandim dan Danramil sekaligus Babinsa. Data-data mereka sangat lengkap,” ujarnya.

Ia menambahkan harus ada evaluasi secara menyeluruh terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program, seperti pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan.

"Inilah yang menjadikan walaupun anggaran pertanian meningkat sangat besar tapi tidak paralel dengan peningkatan kesejahteraan petani," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
26-01-2017 16:14