Main Menu

KontraS Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional oleh Wiranto

Ervan
13-02-2017 13:01

Menkopolhukam Wiranto (GATRAnews/Ardi Widi Yansah)

Jakarta, GATRAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional) DKN. Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma, rencana pembentukan DKN yang digagas Menko Polhukam Wiranto itu tidak sesuai dengan janji politik Presiden Joko Widodo.

 

"DKN Menko Polhukam itu bukan perintah Presiden Jokowi. Itu tidak sesuai dengan janji politik Presiden Jokowi," katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2).

 

[column_item col="3"]

Baca juga: Presiden Setujui Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Baca juga: Pramono: Dewan Kerukunan Nasional menjahit kebhinekaan

Baca juga: KontraS Akan ''Geruduk'' Istana Tolak Wiranto Jadi Menkopohukam[/column_item]Untuk itu, KontraS menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki guna membahas hal tersebut. KontraS menilai secara teknis, DKN yang katanya sudah ada draf perpresnya itu melenceng dari beberapa aturan.

 

"Pertama dari penanganan konflik sosial bertentangan dengan UU PKS (Penanganan Konflik Sosial). Kedua terkait penanganan HAM berat masa lalu, DKN ini bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000," jelas Feri. Karena bertentangan dengan Undang-Undang, maka KonstraS menolak rencana pembentukan DKN.

 

"Kehadiran kami di sini kami ingin menyatakan sikap tegas kepada Presiden melalui KSP bahwa kami menolak Dewan Kerukunan Nasional yang digagas Wiranto kalau DKN itu untuk menangani pelanggaran HAM berat masa lalu," ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
13-02-2017 13:01