Main Menu

Wewenang Angket Panggil Miryam Tercantum Dalam UUD 1945

Wem Fernandez
21-06-2017 17:13

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (GATRAnews/Wem Fernandez/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah, melontarkan kritik ikhwal penolakan KPK dan Polri untuk menghadirkan Miryam S. Haryani dalam rapat kerja Panitia Khusus Angket KPK.

 
Bagi dia, wewenang angket tidak hanya diatur dalam Undang-Undang semata tetapi tercantum jelas dalam UUD 1945. "Angket sendiri adalah hak yang letaknya di UUD 1945, konstitusi negara, bukan sekedar UU! Artinya angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi di negeri kita dan jadi sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita," tegas Fahri, Jakarta, Rabu (21/6).
 
Sudah saatnya DPR menunjukkan wibawanya dalam tugas-tugas pengawasan terhadap pejabat maupun lembaga negara. Perintah pengawasan itu diatur jelas dalam konstitusi.
 
"DPR memang harus memulai tradisi mendisiplinkan pejabat negara yang berhubungan dengan DPR karena sebagai lembaga pengawas tertinggi. Kalau ada gejala lembaga pemerintah ini tidak mau diawasi, atau menolak diawasi maka harusnya DPR gunakan kewenangan yang besar itu," kata politisi PKS ini.
 
Terpisah, anggota Panitia Khusus KPK, Eddy Kusuma Wijaya meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak memperdebatkan kewenangan jemput paksa yang diatur dalam KUHAP dan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Kapolri sebelumnya menilai, jemput paksa terhadap Miryam S. Haryani apabila tiga kali berturut-turut tidak menghadiri undangan Pansus Angket KPK, tidak memiliki hukum acaranya.
 
Sementara Pansus Angket KPK menilai, pada Pasal 204 UU MD3 menyebutkan, kewenangan Pansus Angket menjemput paksa seseorang atau warga negara asing yang tiga kali berturut-turut tidak datang dengan meminta bantuan Polri.
 
"Maaf mungkin Kapolri belum paham saja tentang tafsir UU MD3. Pertama, UU MD3 itu sederajat dengan KUHAP. Keduanya tak bisa dipertentangkan sebab tidak ada perbedaan norma," ujar dia.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
21-06-2017 17:13