Main Menu

Dasar Penyadapan Lewat SOP, Fahri Hamzah Nilai OTT KPK Ilegal

Wem Fernandez
22-08-2017 21:08

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRAnews/Wem Fernandez/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah, melontarkan kritik tajak ihwal kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Baginya, OTT melalui penyadapan yang selama ini dijalankan KPK ilegal.

 
“Kalau saya begini ya, saya menganggap semua OTT (KPK) itu ilegal, mohon maaf ya! Itu argumen saya,” tegasnya di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
 
Argumentasi Fahri berangkat dari rencana pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di bawah kepemimpinan Tifatul Sembiring yang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP). PP ini adalah dasar hukum penyadapan KPK sebagaimana amanat dari UU ITE Pasal 31 Ayat D.
 
“Di pasal 31 Ayat D UU ITE mengatakan bahwa penyadapan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Menterinya waktu itu, Tifatul Sembiring menyiapkan PP, dibawa ke Presiden. Begitu PP ini mau disahkan, para aktivis, KPK dan kawan-kawan ini takut. Bahaya PP ini, karena PP bisa menyebabkan kewenangan sadap KPK tidak bisa bebas, karena ada prosedur, prosedurnya mau dibikin mengikat, kalau dilanggar, bisa dianggap melanggar dan bisa kena hukum,” kata Fahri.
 
Pada perjalanannya, pegiat antikorupsi lantas mengajukan judicial review Pasal 31 Ayat D UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini dimenangkan, dengan pertimbangan bahwa penyadapan adalah pelanggaran HAM oleh sebab itu tidak bisa diatur dengan ketentuan di bawah UU. Logikanya, penyadapan harus diatur dalam Perppu dan UU (Bukan PP).
 
“Pikiran saya, pemerintah akan membuat Perppu, lalu Perppu tidak dibuat, maka berlandas kepada keputusan MK itu, tidak ada lagi dasar bagi penyadapan. Makanya Anda boleh cek tuh ke Kemenkominfo, enggak ada audit terhadap KPK sekarang, sampai hari ini enggak ada lagi audit, karena enggak ada dasarnya,” ungkap Fahri.
 
Fahri menambahkan, ketentuan penyadapan ini juga telah diatur dalam KUHAP yang menyebutkan harus ada izin pengadilan. Alih-alih mematuhi KUHAP, KPK justru menggunakan pasal dalam UU KPK tentang hak untuk menyadap dengan cara membuat standar operasional prosedural (SOP) internal. Bagi Fahri, SOP tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk menyadap orang-orang di luar KPK.
 
“Dia hanya mengatur hak orang di dalam. Kan dalam penyadapan itu mengatur hak orang di luar, siapa boleh disadap, kapan dia boleh disadap, apa bukti awal yang menyebabkan dia disadap, berapa lama dia boleh disadap. Waktu ditampilkan di pengadilan, apa yang boleh ditampilkan, siapa yang mengedit dan seterusnya,” terang Fahri.
 
MK, tegas Fahri, tentu tidak memperbolehkan dasar hukum penyadapan ini melalui SOP KPK karena harus selevel UU. Dengan argumentasi ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK justru menimbulkan problem.
 
“Saya kira ini ada problem di sini yang harus di-clear-kan gitu. Dan kita memerlukan penjelasan khusus soal ini, tapi orang pada diam, takut semua, dianggap OTT udah bener semua,” ucap politisi PKS ini.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
22-08-2017 21:08