Main Menu

DPR Optimis, Presiden Tak Abai Terhadap Investigasi Pansus Angket KPK

Wem Fernandez
19-09-2017 14:15

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah (GATRAnews/Abdurachman/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah membenarkan, ada dua “polemik” yang hendak dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR RI terkait rekomendasi yang hendak diserahkan Pansus Angket KPK.

 
Polemik pertama menyangkut hasil rekomendasi yang diserahkan sebelum rapat paripurna, Kamis, 28 September 2017 berlangsung atau setelah itu.
 
“Saya kira dua hal ini yang sedang didialogkan dan tentu nanti dalam rapim kami akan bawa juga. Kalau perlu dibamuskan akan kami bamuskan. Tapi intinya dua pendapat itu sama-sama sedang berkembang dan kita lihat nanti mana yang akan diambil sebagai keputusan,” tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
 
Fahri menampik anggapan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk intervensi DPR terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, sebagai eksekutif, Presiden harus tahu kerja KPK yang juga masuk dalam lembaga eksekutif.
 
“Rapat konsultasi tidak ada keptusan yang mengikat. Konsultasi itu Presiden harus mendengarkan secara resmi apa yang menjadi dinamika yang terjadi di DPR sebagai lembaga yang nanti mengambil keputusan yang Presiden pasti terkena dari keputusan itu,”
 
“Kecuali kalau Presiden mengabaikan, kalau Presiden mengabaikan DPR punya mekanisme lain. Saya kira enggak mungkin Presiden mengabaikan problem pemberantasan korupsi kita ini. Harusnya Presiden tidak mengabaikan itu,” kata Fahri.
 
Soal kapan rapim ini digelar, menurut Fahri, kemungkinan besar besok baru dijalankan. Saat ini beberapa pimpinan masih berada di daerah pemilihan, termasuk Ketua DPR RI, Setya Novanto yang masih terbaring di rumah sakit.


Reporter: Wem Fernandez  
Editor: Arief Prasetyo
 


 

Wem Fernandez
19-09-2017 14:15