Main Menu

Respon Densus Tipikor, Pemerintah Jangan Gunakan Manajemen "Pasar Klontong"

Wem Fernandez
18-10-2017 12:19

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRA/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, Gatracom - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah, tak habis pikir dengan respon yang diberikan pemerintah terkait wacana pembentukan Densus Tipikor. Proses yang panjang membahas ini tak pantas ditanggapi ala manajemen "pasar klontong".


"Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh Presiden dan Wapres itu dibawa dulu ke rapat kabinet. Kan lembaga negara ini, Komisi III itu lembaga negara, dibentuk oleh UU Pansus, itu lembaga negara dibentuk oleh UU. Rapat di sini jangan diresponnya di pinggir jalan. Ajak rapat dulu," jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Respon Fahri ini untuk menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tidak setuju dengan adanya pembentukan Densus Tipikor. Bagi Fahri, sebelum menyatakan ketidaksetujuan, sebaiknya pemerintah mengundang semua pihak berkepentingan untuk membahas Densus Tipikor.

"Habis itu baru bikin statement. Jangan perdebatan sengit di DPR itu ditanggapi kaya sambil lalu. Presiden undang Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, diundang membahas hasil rapat di DPR," tegas Fahri.

Fahri juga berinisiatif bertemu Badan Anggaran (Banggar) meminta agar anggaran pemerintah tidak usah disahkan.

"Capek juga pemerintahnya enggak serius, gitu lho. Kita mikirnya siang malem, rapat sampai subuh, Presiden dan orang-orangnya nanggepin kaya omongan pinggir jalan aja. Enggak profesional, gitu lho," cetus Fahri.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
18-10-2017 12:19