Main Menu

Sambut Putusan MK, Penghayat Marapu Sujud Syukur

Riana Astuti
11-11-2017 14:04

MK mengabulkan permohonan uji materi atas pengisian kolom agama di KTP bagi penganut kepercayaan. (ANTARA/Hafidz Mubarak A/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa para Penghayat Kepercayaan kini diakui dan bisa menulis kepercayaan yang dianutnya pada kolom agama di KTP, disambut gembira banyak pihak. Tak terkecuali bagi penghayat Marapu, yang tinggal di daerah Sumba Timur. 



"Maaf, di sini sinyal buruk. Jadi kami harus ke luar kampung dulu," ucap suara wanita di ujung telpon sana. Wanita itu bernama Sara, warga Sumba, NTT. Ia, salah satu anggota Yayasan Waliati (Yasalti).

Jumat (10/11) kemarin, Sara harus menempuh jarak sekitar 40 KM menuju Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur. Desa itu merupakan kampung pertama orang Sumba dan menjadi tempat tinggal bagi masyarakat penghayat kepercayaan Marapu.

Hari itu, Sara datang untuk bertemu dengan Nggay Mehang Tana. Nggay adalah seorang yang memfasilitasi peribadahan atau yang disebut wunang. Nggay pula, bersama-sama dengan Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dkk mengajukan gugatan kepada MK untuk menghapuskan diskrimiasi negara terhadap para pengaut kepercayaan ini.

Dalam obrolannya bersama GATRA melalui sambungan telepon, Nggay bercerita bagaimana upayanya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi masyarakat Marapu. "Sudah cukup lama kami warga Marapu meminta kesetaraan ke negara. Agar kami dapat diakui," tutur Nggay dengan logat kental Sumba.

Hampir satu tahun lebih, penghayat kepercayaan di Indonesia mengajukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isi dari permohonan tersebut yakni "meminta negara" memperbolehkan mengisi kolom agama di KTP dengan kepercayaan mereka masing-masing.

Secara gamblang, Nggay menjelaskan kesulitan yang dihadapi. Selama ini masyarakat Marapu merasa terdiskriminasi. Mereka tidak memiliki ruang bebas untuk bergerak. Nggay pun mencontohkan, rata-rata penghayat Marapu tidak bisa menjadi PNS, sulit mendapatkan pendidikan serta dalam pembuatan akta lahir.

"Selama 72 tahun ini, kolom agama di KTP kami kosong. Itulah sebabnya ketika anak kami bersekolah, melamar kerja dipersulit. Dianggap tidak memiliki agama," terangnya.

Mengetahui dianggap tidak memiliki agama, Nggay sempat kecewa. Keberadaan masyarakat Marapu pun dianggap tidak ada. Alhasil agar dapat keluar dari "masalah" agama yang menghimpitnya serta mendapatkan hak. Masyarakat Marapu harus "mengaku" dan masuk ke dalam agama lain. "Biar bisa sekolah, anak-anak kami harus ikut agama lain. Kayak kristen protestan dan katolik," tutur Nggay.

Kini polemik agama yang menghadang sudah teratasi. Tepat pada Selasa lalu, MK memutuskan penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Keputusan berserjarah ini disambut baik oleh seluruh penghayat kepercayaan. Hal serupa dirasakan langsung oleh Nggay. Mendengar kabar putusan MK, Nggay sujud syukur. Pria yang menghabiskan waktunya untuk bertani jagung dan ubi ini mengucap terima kasih. Doa panjang yang diucapkan selama ini terkabul.

"Kami berterima kasih sekali. Putusan ini buat kami lega. Kami disini menunggu proses kelanjutan dari putusan. Selain itu kami pun berharap agar Kemendagri segera merealisasikan putusan tersebut," ujar Nggay.


Masih dalam sambungan telepon yang sama, kebahagiaan dirasakan pula oleh Sara, wanita berusia 37 tahun ini menyatakan putusan MK ini menjunjung tinggi keadilan. " Kami amat bangga, putusan MK ini bisa diibaratkan seperti melepas belenggu masyarakat Marapu," seru Sara.

Sara menceritakan, wajah ceria Masyarakat Marapu ketika mendengar hasil putusan MK. Haru menyelimuti perjumpaannya di rumah Nggay Mehang Tana. Sang wunang tak kuasa menahan tangis bahagianya "Pak Nggay, sampai haru. Menangis bahagia dia. Akhirnya masyarakat Marapu diakui di negara," tutupnya.


Reporter : RAS

Editor : Bernadetta Febriana

Riana Astuti
11-11-2017 14:04