Main Menu

APHA Soroti Sejumlah Pasal RUU Pertanahan dan Masyarakat Adat

Iwan Sutiawan
17-11-2017 02:09

Ilustrasi.

Jakarta, Gatra.com - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Dr. Laksanto Utomo, mengatakan, ada beberapa bab dan pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dan RUU Masyarakat Adat yang menjadi perhatian pihaknya. Di antaranya dalam RUU Pertanahan harus jelas memuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat khususnya dalam penguasaan tanah.


Pasalnya, kata Laksanto dalam Seminar Nasional bertajuk "Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat dan Hak-Haknya atas Tanah dalam Hukum Nasional" yang diselenggarakan APHA di Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (16/11), selama ini tanah adat kian tergerus karena dikuasai oleh negara dan para konglomerat. Padahal, masyarakat adat sudah ada sebelum Indonesia ada.

"Dalam adagium (pepatah), masyarakat adat menyebutkan, 'Kami sudah ada sebelum kamu ada. Oleh karena itu, janganlah kamu meniadakan kami ini," kata Laksanto.

Dalam usulan APHA yang kini sedang dibahas dan rencananya segera dibawa ke DPR, antara lain, perlunya peradilan pertanahan, optimalisasi mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan juga tidak kalah pentingnya, dalam RUU itu harus jelas tentang bunyi "hak menguasai negara" tidak dapat mengesampingkan hak kepemilikan masyarakat adat.

"UUPA 1960 yang pada dasarnya mengatakan 'Hak menguasai oleh negara', dan bukan 'Hak menguasai negara', menjadi ambigu dan menjadi multitafsir, sehingga menjadikan ketidakadilan dalam penguasaan tanah seperti yang terjadi saat ini," ujar Laksanto.

Perlu Peradilan Pertanahan

Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Valerine Kriekhoof, salah satu pembicara dalam seminar ini berpendapat, perlu membentuk peradilan pertanahan, mengingat perkara tentang masalah tanah mendominasi perkara yang masuk di pengadilan mulai tingkat pertama hingga terakhir.

"Bagi teman-teman yang ingin membahas undang-undang (RUU Pertanahan dan RUU Masyarakat Adat), saya perlu berbagi pengalaman saya di Mahkamah Agung. Perkara-perkara pertanahan itu banyak sekali, so mengapa kita perlu membentuk peradilan pertanahan," kata Valerine yang sempat menjadi hakim agung ini.

Hanya saja yang menjadi persoalannya, lanjut Valerine, peradilan tersebut akan dimasukkan dalam lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti halnya pada perlindungan konsumen terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau menjadi satu peradilan khusus dalam peradilan umum.

"Ini adalah satu mimpi karena saya ingat satu tulisan salah seorang hakim tinggi sekarang, dia mengatakan bahwa hukum adat antara ada dan tiada. Kebetulan itu ditulis dalam buku 70 tahun saya," ujarnya.

Valerine juga sempat mempertanyakan kepada tim APHA, apakah yang akan hendak direvisi itu UU Pokok Agraria atau konteks BPN soal tanah ini perlu satu lembaga yang bisa menyelesaikan tentang sengketa pertanahan. "Maka dalam hal ini, kedudukan bukan satu pengadilan khusus sebagai kita lihat pada konsumen ada BPSK," ujarnya.

Vareline menambahkan, "Kalau memang kita mau membuat peradilan khusus pertanahan, maka pasal-pasal yang akan dibahas, pasal 62 dan seterusnya, sebaiknya itu dibahas dalam bentuk pengadilan khusus pertanahan, seperti pengadilan anak dan seterusnya, karena ini hal-hal teknis yang diatur terkait dengan teknis pengadilan," ujarnya.

Dalam peradilan khusus pertanahan inilah harus melihat rambu-rambu MA, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan seterusnya. Kemudian, harus ada hakim ad hoc, tenggat waktu, dan seterusnya. "Ini catatan saya khusus untuk RUU Tanah. Barang kali perlu dipikir ulang karena UU Agraria kita ini seolah-olah tidak bisa diubah-ubah," katanya.

Kemudian, lanjut Valerine, lebih konkretnya apakah harus membentuk pengadilan atau membuat lembaga mediasi pada masyarakat-masyarakat adat. Ia mencontohkan saat diminta berbicara tentang soal peradilan adat di Papua karena di sana sudah melahirkan perda khusus tentang pengadilan adat.

"Ketika mereka bicara berlakunya peradilan adat, ini di sisi lain bicara orang asli Papua, saya bingung yang mana orang asli Papua itu, pendatang sudah banyak. Kalau bicara tentang masyarakat ada Papua, di sana ada 270 suku. Bagaimana inventarisasi aturan-aturan adat mereka. Bagaimana ini disistemisasi yang akan menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat," ujarnya.

Valerine mengaku kecewa karena di era globalisasi ini, banyak pihak merasa asing saat membahas masalah tanah ulayat. Anggapannya, tema itu ketinggalan zaman atau kuno dan merupakan barang langka. Namun setelah mendengar Pidato Dies Natalis di UI dari Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, Valerine mengaku terhibur.

"Prof Jimly menyampaikan, reformasi hukum termasuk juga hukum pertanahan ke depan harus diwarnai dengan hukum adat di Indonesia, karena kebhinekaan itu adalah warna-warni dari bangsa Indonesia yang harus tercermin dalam hukum nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Valerine menambahkan, jika Pemerintah dan DPR sulit untuk membuat peradilan khusus soal pertanahan, APHA juga dapat mengusulkan agar dalam RUU nanti fungsi lembaga mediasi di BPN dapat dioptimalkan, agar kasus pertanahan tidak memakan waktu lama atau bertahun-tahun.

"Soal tanah itu mestinya dapat diselesaikan dengan cepat dan berbiaya murah, tidak seperti saat ini yang masuk ke dalam peradilan umum," katanya.

18 Catatan RUU Masyarakat Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Unika Atmajaya Yogyakarta, Prof Dr. Endang Sumiarni, mempunyai 18 catatan soal RUU Masyarakat Adat di antaranya pada Bab I Pasal 1 angka 2, bahwa "pengakuan" adalah bentuk "penerimaan" dan "penghormatan" atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.

"Dalam Pasal 18 B Ayat (2) dirumuskan mengakui dan menghormati (setara). Artinya penghormatan bukan merupakan bagian dari pengakuan," ujar Endang.

Kemudian, lanjut Enang, soal Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2) huruf d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 46.

RUU Masyarakat Adat Khawatir Ditolak DPR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur (Jatim), Prof. Dr. Dominikus Ratno, khawatir pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat akan ditolak DPR karena dua alasan. Pertama, pembentukan RUU ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) RUU Masyaraka Tradironal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Ayat (3) UU NRI tahun 1945.

Kedua, lanjut Dominikus, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat secara tersirat telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, ia menyarankan untuk memperjelas eksistensi masyarakat tradisional sebagai subyek hukum.

"Hendaknya ditegaskan pula, misalnya masyarakat tradisional sebagai subyek hukum kebiasaan. Karena hukum kebiasaan ini diakui dalam hukum internasional, misalnya dalam Kovenan Internasional," kata Dominikus.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
17-11-2017 02:09