Main Menu

Kebijakan Impor Beras Sarat Muatan Politik

Wem Fernandez
13-01-2018 15:36

Firman Soebagyo. (Antara/Rivan Awal Lingga/AK9)

 

 

 

Jakarta, Gatra. com - Kebijakan impor beras 500 ribu ton yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan wajib dipertanyakan. Kebijakan ini terkesan dipaksakan karena waktu datangnya beras ke Indonesia pada Februari mendatang bertepatan dengan masa panen. 

 

 “Sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Faktanya, Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga baik menjelang Lebaran dan Natal-Tahun Baru juga dapat terkendali,” tegas Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Sabtu, (13/1), petang. 

 

Firman kecewa dengan langkah pemerintah ini karena berdampak langsung dengan harga beras yang dijual petani ke pasar. Kebijakan ini, apalagi jelang momen politik Pilkada, juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. 

 

“Sangat janggal. Impor beras harusnya merujuk pada UU Pangan, bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan impor. Itu pun harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” terangnya.

 

Kemendag harusnya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian sebelum melakukan impor beras. Apalagi, selama ini disebutkan stok beras nasional dalam kisaran aman. 

 

“Pernyataan Kementan stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.Oleh karena itu kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo,” ujar Firman.


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor : Flora L.Y. Barus

Wem Fernandez
13-01-2018 15:36