Main Menu

APHA Berikan 10 Masukan Soal RUU Masyarakat Adat

Iwan Sutiawan
16-01-2018 03:19

Ilustrasi (GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) memberikan 10 masukan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sedang digodok di Badan Legislasi DPR nantinya melindungi masyarakat adat di seluruh pelosok Tanah Air.


"RUU Masyarakat Adat ini sudah 15 tahun tidak pernah selesai. Mudah-mudahan anggota DPR periode ini bisa menyelesaikan RUU Masyarakat Adat, sehingga ada suatu perlindungan hukum bagi teman-teman masyarakat adat," kata Dr. Laksanto Utomo, Ketua Umum APHA di Jakarta, Senin (15/1).

Menurutnya, negara harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat adat dan hak ulayat, agar eksistensi masyarakat adat dan hak ulayatnya itu diakui dan dilindungi secara konkrit bukan hanya secara normatif dan konstitusional semata.

Laksanto menyampaikan, 10 masukkan yang disampaikan APHA dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg DPR itu merupakan hasil diskusi panel beberapa waktu lalu yang digelar di Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas) dan Universitas Pancasila Jakarta.

Ketua Bidang Litbang APHA, Dr. Kunthi Tridewiyanti, melanjutkan, 10 poin rumusan garis besar dari hasil diskusi panel atas RUU Masyarakat Adat, pertama; nomenklatur RUU Masyarakat Adat perlu ditinjau ulang agar tidak ada kerancuan antara masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional.

Kedua, RUU Masyarakat Adat ini bersifat unifikasi administrasi dan tetap memperhatikan pluralisme hukum. Ketiga, RUU Masyarakat Adat memuat konsep hukum adat, adat istiadat, dan adat. Namun perlu dikaji kembali agar tidak ada kerancuan.
 
Keempat, ada kriteria masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional. Kelima, hak-hak masyarakat adat berupa identitas budaya dan hak tradisional. Sistem religi masuk sebagai hak masyarakat tradisional.

Keenam, inventarisasi dan verifikasi tidak perlu dibahas dalam RUU Masyarakat Adat. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat adat dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping dan fasilitator.

"Kedelapan, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa-sengketa menurut hukum adat dengan memperhatikan HAM, kecuali pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman penjara paling sedikit 5 tahun," kata Kunthi.

Sembilan, peradilan adat berwenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat termasuk di bidang pertanahan. Sepuluh, kalau berkaitan dengan pihak di luar masyarakat adat, maka diperlukan peradilan pertanahan secara  Ad Hoc," ujarnya.  

Ketua Dewan Penasihat APHA, Prof. Dr. Dominikus Rato menambahkan, hukum negara dan hukum adat harus saling melengkapi sesuai pepatah Jawa yang artinya negara punya hukum dan masyarakat adat mempunyai adat istiadat.

"Ini dua lembaga yang bisa mengisi satu sama lain. Jika hukum negara tidak mengatur, maka hukum adat bisa mengisi, atau sebalinya," kata Rato yang juga menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember itu.

Rato berharap agar RUU ini juga mengikuti jejak Undang-Undang (UU) Perkebunan yang mengatur,  jika pihak luar baik itu perusahaan perkebunan ingin berinvestasi lahan atau hutan maka harus meminta izin kepada masyarakat adat setempat.

"Harus minta izin kepada masyarakat adat, pasal 65 kalau enggak keliru. Seandainya UU Pertambangan, Perhutanan mau ikuti jejak UU Perkebunan. Izin itu bisa saja dalam bentuk kerja sama penyertaan modal, dan lain-lain bisa didiskusikan bersama," ujarnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
16-01-2018 03:19