Main Menu

Purnawirawan TNI/Polri di Pilkada 2018, Gejala Gagalnya Kaderisasi Parpol?

Dewi Fadhilah Soemanagara
20-01-2018 15:29

Hendardi (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/yus4)

Jakarta, Gatra.com – Purnawirawan TNI dan Polri ‘kembali’ bersaing mencuri perhatian dan simpati publik. Dalam Pilkada Serentak 2018, ada 6 purnawirawan TNI/Polri yang memasuki arena pertarungan politik praktis.

 

Berdasarkan data yang dihimpun Gatra.com, 6 purnawirawan TNI/Polri tersebut adalah Letjen Edy Rahmayadi (Cagub Sumut), Mayjen Purn. Sudrajat (Cagub Jabar), Mayjen Purn. T.B. Hasanuddin (Cagub Jabar), Irjen (Pol) Anton Charliyan (Wagub Jabar), Irjen (Pol) Murad Ismail (Wagub Maluku), dan Irjen (Pol) Safaruddin (Wagub Kaltim).

Sebagian besar kandidat purnawirawan TNI/Polri tersebut diusung oleh PDI-P, komposisi partai pengusung yang paling bervariasi terlihat pada Letjen Edy Rahmayadi yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, NasDem, dan Golkar.

Sebelumnya pada Pilkada 2015, sebanyak 16 lokasi yang terdiri dari kabupaten/kota/provinsi dengan komposisi 7 polisi dan 9 TNI, hanya ada 2 kandidat yang memenangkan pertarungan, sedangkan sisa 14 lainnya kalah.

Hendardi, Ketua SETARA Institute, menyatakan kekhawatirannya karena banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang turut serta dalam Pilkada Serentak 2018. Ia menganggap bahwa parpol sebagai pusat kaderisasi politik malah memberikan kesempatan pada TNI dan Polri untuk berpolitik.

Dalam keterangan tertulisnya Hendardi menyebutkan, fenomena ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan keberhasilan kepemimpinan TNI Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes.

“Secara normatif anggota TNI/Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. Tetapi kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi. Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan itu tampak dipegang teguh,” ujar Hendardi secara tertulis pada (20/1).

Hendardi juga menegaskan, untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini. Alternatifnya dengan memberikan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes.


 

Reporter: DFS

Editor: Rosyid

Dewi Fadhilah Soemanagara
20-01-2018 15:29