Main Menu

Catatan Komnas HAM : Pemerintah Tak Ada Political Will

Dewi Fadhilah Soemanagara
22-01-2018 21:55

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Antara/Puspa Perwitasari/yus4)

Jakarta, Gatra.com – Dinamika Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pekerjaan rumah Komnas HAM yang tak kunjung usai. Menurut catatan Komnas HAM, kondisi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di tahun 2017 lalu belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Hal ini disebabkan karena pemerintah belum memiliki political will untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang hasil penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM dan diserahkan ke Jaksa Agung.

Kondisi hak asasi manusia yang menjadi tantangan serta prioritas Komnas HAM saat ini meliputi 3 kategori, antara lain tentang penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat, kekerasan di Papua, dan sengketa agraria.

Terkait peristiwa pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masih belum ada perkembangan di Kejaksaan Agung. Sampai akhir tahun 2017 lalu, setidaknya ada 9 hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti Jaksa Agung.

Sementara itu, kekerasan terus terjadi di tanah Papua akibat gejolak pertentangan yang ditimbulkan oleh gerakan represif aparat keamanan. Contohnya peristiwa kekerasan di Enarotali Paniai Papua yang menimbulkan korban jiwa dan belum ada proses penyelesaian yang dilakukan.

Demikian pula dalam sengketa agraria yang menyebabkan terjadinya penggusuran tanpa adanya tempat pengganti, seperti dalam kasus pembangunan bandara di Kulonprogo, Yogyakarta.

Dalam keterangan tertulis pada Senin, (22/1), Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, menyebutkan peluang pemajuan dan penegakan HAM 2018 antara lain pada penguatan peraturan perundang-undangan di bidang HAM dan menguatnya kepercayaan internasional.

Selain itu, Komnas HAM juga akan fokus menyelesaikan pelanggaran HAM berat, sengketa agraria, dan konflik Papua sampai tuntas. Tidak hanya itu, pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 nanti yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, abuse of power dan meningkatnya pelanggaran HAM juga akan diantisipasi oleh Komnas HAM.

Komnas HAM berharap pemerintah, DPR RI, serta kalangan masyarakat memberikan perhatian besar terhadap pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang telah ditunjukkan selama 2017 agar berlanjut di 2018. Pemenuhan HAM akan menunjang terciptanya masyarakat demokrasi yang bercirikan supremasi hukum dan penghormatan HAM.


Reporter : DFS

Editor : Mukhlison

Dewi Fadhilah Soemanagara
22-01-2018 21:55