Main Menu

Hutan Adat Muara Tae Dirampas, FWI Desak Sofyan Djalil Taat Hukum

Dewi Fadhilah Soemanagara
26-01-2018 14:10

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil. (Dok. GATRA//Handika Rizki R/AK9)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Sudah 46 tahun Petrus Asuy bersama masyarakat adat Muara Tae lainnya mempertahankan wilayah adat dari usaha perampasan perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Dari 10,8 ribu hektare wilayah adat Muara Tae yang terpetakan, hanya 6% yang terbebas dari konsesi perusahaan, sisanya 94% tumpang tindih dengan izin perusahaan sawit dan tambang.

Muara Tae, sebuah kampung di Kalimantan Timur, yang didiami masyarakat adat Dayak Benuaq Ohokng. Sebelum perusahaan datang, masyarakat biasa mencari sumber penghidupan dari hutan. Air, rotan, kayu, binatang buruan, ikan, madu, dan tanaman obat tersedia melimpah. Kini akses masyarakat terhadap hutan terputus, dan mereka hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian berkepanjangan akan lahannya.

“Jadi PT. Borneo Surya Mining Jaya ini merusak hutan, menghancurkan hak-hak masyarakat adat Muara Tae, mengintimidasi, menekan masyarakat Muara Tae supaya tidak mempertahankan lahan,” kata Petrus Asuy, tetua adat Muara Tae, sebagaimana dilansir dalam petisi situs change.org.

Kajian Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2017 di delapan provinsi, termasuk Kalimantan Timur, menemukan ada 1,52 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi-konsesi perusahaan. Acapkali tumpang tindih di lokasi yang sama adalah akibat dari informasi yang tidak akurat. Minimnya akses terhadap informasi juga sering menyebabkan kelompok masyarakat kalah dalam sengketa/konflik yang menyangkut penguasaan hutan dan lahan.

FWI pun mendesak menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil untuk membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) kepada publik, guna menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. HGU memuat informasi lengkap seperti nama pemegang hak, lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta konsesi perusahaan. Dengan terbukanya akses dokumen HGU, masyarakat adat bisa mengetahui batas-batas lahannya dan konflik yang tumpang-tindih dengan perusahaan pun akan bisa terselesaikan.

Upaya FWI untuk keterbukaan dokumen HGU sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, mulai dari permohonan data ke Kementerian ATR/BPN, hingga kasasi ke Mahkamah Agung. FWI sudah menang di Mahkamah Agung, namun hingga kini Kementerian ATR/BPN masih menutup rapat dokumen tersebut dan belum menaati hukum untuk membuka akses dokumen tersebut.

Selain ditujukan pada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, petisi ini juga ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, Sejauh ini sudah 3.869 orang yang menandatangani petisi tersebut.


Reporter : DFS

Editor : Sandika Prihatnala

Dewi Fadhilah Soemanagara
26-01-2018 14:10