Main Menu

Pelantikan Pati Polri Sebagai Pengganti Gubernur Terserah Presiden

Wem Fernandez
29-01-2018 18:34

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (GATRA/Jongki Handianto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan rencananya menempatkan dua perwira tinggi (Pati) Polri sebagai penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) ke Menkopolhukam, Wiranto. Kini, Presiden yang harus memutuskan untuk tetap melantik dua Pati itu sebagai Pj Gubernur atau tidak.

“Baru saja laporan kepada bapak Menkopolhukam. Masalahnya nanti diambil alih Menkopolhukam yang akan lapor kepada presiden,” kata Tjahjo, di Jakarta, Senin, (29/1).

Dua Pati Polri yang namanya diserahkan Tjahjo kepada Menkopolhukam adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan menjadi pejabat (Pj) Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk Sumut. 

Keputusan presiden soal bisa atau tidaknya, lanjut Tjahjo diperkirakan keluar pada Juni nanti. Hal ini bertepatan dengan selesainya masa jabatan gubernur di masing-masing daerah. “Kepada siapa yang disetujui atau tidak tergantung pada laporan Menkopolhukam ke presiden tentunya mencermati gelagat, dinamika yang berkembang,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, langkah yang diambil ini sesuai dengan mekanisme dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Selain Menkopolhukan, Mendagri juga melayangkan surat kepada Kapolri sebagai institusi asal kedua jendral tersebut. 

Pro dan kontra muncul pasca Mendagri hendak menempatkan dua Pati ini sebagai Pj gubernr Jabar dan Sumut. Tjahjo berpegang pada UU 10/ 2016 tentang Pilkada. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Aturan berikutnya yang dirujuk Tjahjo adalah Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara.

Sedangkan yang kontra menyebutkan, penunjukan dua jendral tersebut bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isisnya, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor     : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
29-01-2018 18:34