Main Menu

Danhil: Indonesia Kembali ke Era Kegelapan Demokrasi

Arif Prasetyo
13-02-2018 12:34

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar (ANTARANews/ Lia Wanadriani Santosa/re1)

Jakarta, Gatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3.  Pengesahan itu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat terkait pasal yang ada di dalamnya.


Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah/Pendiri Madrasah Antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, disahkannya Revisi UU MD3 oleh DPR RI dengan tambahan pasal di mana, DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan. Yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR.

Ketiga pasal tersebut, lanjut Danhil, adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

“Bagi Saya UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut, menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi, ternyata Politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik,” jelas Dahnil dalam pesan tertulis, di Jakarta, Selasa (13/2).

Lanjut Danhil, watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua Politisi yang memiliki kekuasaan.

“DPR dan Parpol Bagi Saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada di dalamnya, karena mereka secara berjamaah “membunuh” demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi lalu,” ujarnya.

Danhil mengingatkan agar publik tidak boleh berdiam diri, hak-hak dasar kita akan dengan mudah dirampas mereka yang ingin memiliki kekuasaan tanpa batas, dan ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut.

“Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,” demikian Danhil.


Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
13-02-2018 12:34