Main Menu

Pemerintah Akan Revisi Dua Aturan Ini Untuk Atasi Masalah Pengadaan Barang dan Jasa

Hendry Roris P. Sianturi
14-03-2018 02:24

Ilustrasi Perencanaan Anggaran. (Shutterstock/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya. Tujuannya, untuk mengatasi masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

 

Solusi tersebut merupakan hasil kajian dari pertemuan Jakarta Forum III, yang terdiri dari perwakilan 14 Kementerian/Lembaga (K/L). Jakarta Forum III telah mengidentifikasi beberapa akar masalah dalam pengadaan barang dan jasa.

 

Pertama, struktur kelembagaan pengadaan Kementerian/ Lembaga diterapkan dengan skema yang sama. Padahal, tiap K/L memiliki kompleksitas pengadaan yang berbeda-beda. Pasalnya, masing-masing K/L memiliki struktur anggaran pengadaan yang berbeda.

 

Kedua, pentingnya penyesuaian antara insentif dengan beban kerja. Berdasarkan hasil forum tersebut ditemukan bahwa kementerian atau lembaga kesulitan mencari pegawai yang mau berprofesi di bagian pengadaan. Penyebabnya, beban kerja dan risiko kerja yang tinggi, serta tidak ada jenjang karier yang jelas.

 

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, sekitar 25% komponen APBN adalah anggaran pengadaan barang dan jasa dalam 3 tahun terakhir. Yanuar menuturkan, belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien, efektif dan berorientasi pada masyarakat. Hal tersebut, katanya, akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan.

 

“Tetapi, hambatan terbesar dari modernisasi pengadaan adalah pada hal paradigma posisi strategis pengadaan. Secara bisnis proses, pengadaan masih bersifat ad hoc atau disambi, tanpa ada strategi pengadaan, dan tanpa ukuran kinerja yang berorientasi value of money,” ujarnya di Bogor, (13/03).

 

Yanuar mengatakan, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang besarnya berkisar Rp. 440 triliun setiap tahunnya, perlu diperkuat dengan kebijakan di sisi pengadaan. Untuk itu, sambungnya, diperlukan kebijakan yang mampu memastikan terciptanya kondisi tersebut.

 

“Bila segera terimplementasi, terobosan ini akan berdampak pada pelayanan publik yang dirasakan masyarakat serta penyerapan anggaran yang lebih baik,” ujarnya.

 

Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), didukung oleh Milllennium Challenge Account Indonesia (MCA-I), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menggagas kegiatan Jakarta forum III.

 

Sebelumnya, di Jakarta Forum I dan II telah melibatkan 8 peserta dari berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, badan negara dan universitas. Mereka adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi DKI Jakarta, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

 

Tahun lalu, forum ini telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana aksi dan draf naskah kebijakan mengenai ULP (Unit Layanan Pengadaan) permanen di kementerian/lembaga.


 

Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Hendri Firzani 

Hendry Roris P. Sianturi
14-03-2018 02:24