Main Menu

Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie : Saya Mendapat Informasi Ada 2000 TKI Ilegal di Jepang

Sujud Dwi Pratisto
02-04-2018 21:08

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.(ANTARA/M Agung Rajasa/re1)

Jakarta, Gatra.com - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F. Sompie pertengahan Maret lalu melakukan kunjungan kerja ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Tokyo. Informasi mengejutkan diperoleh Ronny saat kunjungan tersebut. Ternyata di Jepang ada lebih dari 2000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Ironisnya mereka menjadi TKI ilegal karena terjebak bujuk raya sindikat perdagangan manusia. Modusnya, dengan mendaftarkan TKI sebagai pengungsi atau pencari suaka. Tujuannya, agar bisa tetap tinggal di Jepang. Padahal, mereka sebetulnya bukan pengungsi atau pencari suaka karena mereka tidak ada masalah apapun di Indonesia.

 

Untuk mengetahui apa saja informasi yang diperoleh saat melakukan kunjungan ke Jepang, wartawan GATRA, Sujud Dwi Pratisto mewwawancarai Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie. Wawancara berlangsung usai Ronny memberikan kuliah umum Program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu kemarin. Berikut petikannya.

Anda belum lama ini berkunjung ke Tokyo, Jepang, apa kunjungan tersebut ada kaitannya dengan tugas imigrasi?
Kunjungan ke Jepang itu, sebetulnya saya mendampingi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan pengawasan terhadap barang milik Negara yang ada di KBRI di Tokyo. Saya juga sekalian melakukan koordinasi dengan atase imigrasi dan konsuler yang selama ini melakukan kegiatan terkait perlindungan terhadap TKI .

Informasi apa yang anda peroleh dari KBRI Tokyo?
Saya mendapat informasi ada sekitar 2000, TKI illegal di Jepang. Ilegalnya itu bermacam-macam. Berawalnya kebayakan dari magang, ada yang bekerja di perusahaan perkebunan, kelautan ataupun pabrik. Kemudian mereka berlanjut, tidak kembali ke Indonesia atau tidak ajukan izin visa bekerja ke perusahaan Jepang dan imigrasi Jepang. Tapi mereka gunakan modus operandi dengan mendaftar sebagai pengungsi atau pencari suaka sehingga mereka punya izin tinggal sementara sebagai pengungsi atau pencari suaka. Padahal mereka tidak punya masalah apapun di Indonesia, hanya modus operandi saja. Dengan status itu, mereka bekerja secara illegal di Jepang.

Ternyata cukup banyak juga TKI ilegal di Jepang, padahal ada atase imigrasi di KBRI Tokyo?
Di Jepang, kita ada atase imigrasi. Atase imigrasi itu tugasnya memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI (Warga Negara Indonesia) yang ada di sana, apakah tenaga kerja, atau yang sekolah atau yang wisata. Apabila ada WNI memperpanjang paspor akan dibantu. Tapi yang jadi masalah, atase imigrasi harus juga mendapatkan data kalau ada TKI yang ajukan izin kerja di Jepang, itu pasti datanya akan mereka bantu untuk memperkuatnya, memberi perlindungan atau sebagainya.

Tapi kalau TKI illegal, tentu  atase imigrasi tidak bisa tahu, kecuali ada persoalaan. Misalnya persoalan hukum, ada WNI bekerja di Jepang tanpa prosedur, tanpa izin. Ini seharusnya sejak awal para perusahaan yang mengelola perkeja migrant Indonesia yang magang harusnyakan mengelolanya dengan baik. Kalau mereka mendaftarkan pekerja magang ini melalui Ditjen Binalattas (Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas) Kemenaker , maka data itukan bisa dikomunikasikan. Memang disana tidak ada atase tenaga kerja. Tapikan ada konsuler, ada atase imigrasi, Kalau saja Ditjen Binalattas mendapatkan data dari perusahaan yang memperkerjakan magang di Jepang, Ditjen Binalattas bisa memberikan data tersebut ke konsuler atau atase imigrasi di KBRI.

Anda menerima laporan dari TKI illegal, apa alasan mereka menjadi TKI ilegal?
Saya mendapat informasi, karena ulah mereka yang awalnya memilih untuk bekerja illegal, yang penting dapat uang, tapi  setelah mereka evaluasi dan kalkulasikan sendiri, selama berkerja 35 tahun, tidak ada keuntungan  yang mereka peroleh  selama menjadi TKI ilegal. Akhirnya mereka pulang kembali ke Indonesia.

Apa ada sindikat yang membuat mereka menjadi TKI ilegal di Jepang?
Kalau di Jepang itukan sebenarnya yang bekerja disana para pekerja terampil, para professional. Hanya sayangnya mereka terbenam dalam iming-iming sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan keluguan TKI kita. Nah pelajaran ini seharusnya diampaikan kepada para TKI yang mau magang di Jepang atau di mana saja. Jangan tergiur dengan iming-iming dari sindikat, baik yang di Jepang ataupun di Indonesia yang memberi iming-iming, ayo, mendapaftar sebagai pengungsi atau pencari suaka di Jepang, lalu bekerja secara illegal.

Bagaimana mencegah agar WNI yang ingin bekerja di Jepang tidak sampai terjerumus menjadi TKI ilegal?
Sebelum mereka berangkat kita harus mendapaat data tersebut. Siapa itu kita, ya, tentu Kemanker, BNP2TKI. Tapi kalau mereka yang baru magang, tentu yang punya kompetensi Dirjen Binalattas. Data ini disharing ke imgirasi. Lalu kita bekerjasama dengan imigrasi Jepang, dengan mengecek apa mereka sudah kembali ke Indonesia atau tidak. Kalau mereka pakai modus operandi sebagai pencari suaka atau pengungsi, kita informasikan ke imigrasi Jepang, ini tidak benar. Kita minta Jepang untuk tidak menerima pendaftaran sebagai pengungsi ataupun pencari suaka, karena sebenarnya tidak ada masalah di Indonesia.

Bahwa WNI yang magang ke Jepang, kalau sudah selesai magangnya, ayo  mendaftarkan saja secara resmi ke Kemenaker, BNP2TKI. Nanti imigrasi yang akan berikan mereka paspor yang akan melengkapi mereka untuk mendapatkan visa kerja dari Jepang.

Jepang sering lakukan deportasi TKI illegal?
Mereka juga sudah beberapa kali lakukan deportasi. Tentu deportasi yang mereka lakukan merujuk hukum yang berlaku di Jepang.


Editor : Sujud Dwi Pratisto

Sujud Dwi Pratisto
02-04-2018 21:08