Main Menu

Komisi IX DPR RI Kritik Perpres Tenaga Kerja Asing

Flora Librayanti BR K
08-04-2018 14:58

Ilustrasi pekerja asing di Indonesia (ANTARA/Joko Sulistyo/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang baru ditandatangani Presiden Joko “Jokowi” Widodo masih menuai polemik. Suara dari Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan menegaskan bahwa perpres ini adalah kebijakan yang kurang tepat.


“Karena itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi keluarnya perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta.

Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan perpres adalah untuk menarik investasi asing dan memperbaiki perekonomian nasional. Alasan ini disebut Saleh kelihatannya tidak mendasar, sebab selama ini orang asing yang mau berinvestasi selalu mendapat tempat dan dilindungi. Ada banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tanpa mengalami kendala sama sekali.

“Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Bisa saja, orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dan tidak tertutup kemungkinan para TKA itu menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita,” beber politisi dari Fraksi PAN tersebut.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan besar. Kalau TKA dipermudah, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

“Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan,” tegasnya.


Editor : Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
08-04-2018 14:58