Main Menu

Pemerintah dan DPR Diminta Segera Selesaikan RUU Masyarakat Adat

Iwan Sutiawan
14-04-2018 22:50

Ilustrasi.(ANTARA/Reno Esnir/re1)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan DPR diminta segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) yang sudah 15 tahun mangkrak di DPR setelah dajukan pemerintah pada tahun 2004 silam.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Laksanto Utomo, mengatakan, pemerintah dan DPR harus segera merampungkan RUU tersebut karena itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 18B UUD Ayat (2) mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Maknanya, konstitusi atau UUD 1945 menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, tidak melanggar semangat NKRI sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Laksanto.

Karena itu, lanjut Laksanto dilansir Antara, Sabtu (14/4), UUD memberikan mandat agar Pemerintah bersama DPR melakukan pembuatan UU sebagai tindak lanjut dari Pasal 18B UUD 1945 itu. Mestinya, RUU MA dapat diselesaikan karena di dalam rancangan itu pasti banyak muatan dengan asas-asas lokal yang cocok dengan Pancasila dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, jika RUU MA tidak mudah diselesaikan, dipastikan ada masalah yang tak mudah diurai. Kelompok pegiat masyarakat adat menduga "ribetnya" pembahasan RUU MA, karena di dalamnya sarat dengan kepentingan. Bukan rahasia umum, jika RUU MA dapat diwujudkan, aturan itu dapat dipastikan membuat para pengusaha, khususnya di bidang perkebunan sawit mengalami kesulitan saat akan memperpanjang hak guna usahanya. Pasalnya, saat ini kepemilikan tanah dikuasai tidak lebih dari 25 grup perusahaan kelapa sawit.

Pengusaha itu menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer (km) persegi. Dari 5,1 juta hektare, atau 51.000 km, sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami.

"Sumber lain menyebutkan, luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 10 juta hektare, dan akan terus naik sejalan membaiknya bisnis komoditas tersebut," ujarnya.

Lembaga Transformasi untuk Keadilan (LTuK), dalam temuannya menyebutkan, kekayaan total para pengusaha sawit pada 2013 mencapai US$ 71,5 milyar atau setara Rp 922,3 trilyun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan itu bersumber dari bisnis perkebunan sawit dan beberapa usaha lainnya.

Tetapi di balik kesuksesan mereka, banyak masyarakat adat di sekitar perkebunan tetap hidup miskin, bahkan tersiksa dan sengsara. Hal itu terjadi lantaran RUU MA tidak kunjung diselesaikan, sehingga tidak ada regulasi yang kuat menjamin perlindungan tanah ulayat.

Dengan demikian, lanjut Laksanto, penting untuk mengingatkan lagi pemerintah dan DPR mengenai penyelesaian RUU MA yang telah tertunda hingga satu setengah dasawarsa sejak Pemerintahan SBY hingga Jokowi.

Senada dengan Laksanto, Theo Yusuf dari Lembaga Studi Hukum Indonesia, menyampaikan, pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa UU MA merupakan bentuk pengakuan nyata terhadap eksistensi komunitas ulayat, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah dibanding pembagian sertifikat.

Pasalnya, lanjut Theo, saat ini konflik tanah antara masyarakat adat dengan pengusaha perkebunan atau pertambangan masih terus terjadi. Bahkan ironisnya, sengketa itu disebabkan oleh banyaknya sertifikat ganda yang diterbitkan oleh otoritas negara.

Ada sejumlah problem yang mesti dibahas lebih lanjut dalam RUU MA. Dalam pertemuan antara DPR dengan APHA, beberapa hal konstruktif diajukan, di antaranya mengenai eksistensi dan sistem religi masyarakat adat, hak-hak budaya, pemberdayaan, peradilan adat, dan penyelesaian konflik tanah ulayat secara Ad Hoc.

Publik menangkap kesulitan pemerintah dan DPR mengesahkan RUU MA. Ada kecurigaan, bahwa pengesahaan rancangan tersebut menjadi UU dapat mengganggu kemudahan pengusaha dalam menguasai atau mengelola tanah dan lahan hutan. Pasalnya, UU MA akan melibatkan komunitas ulayat dalam proses pemberian izin, atau akses untuk usaha ke sumber daya tersebut.

Alhasil, kata Theo, mandeknya RUU MA kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan usaha jangka pendek yang tentunya tidak berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

"Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan DPR untuk melihat masalah sengketa lahan, khususnya antara masyarakat ulayat dengan pengusaha dalam perspektif lebih lengkap," ujarnya.

Pembagian sertifikat mungkin solusi yang baik untuk memberi jaminan legal terhadap tanah milik masyarakat. Namun, sertifikat masih dapat jadi sumber sengketa di kemudian hari. Berbeda dengan UU, regulasi jelas memberi perlindungan dan tentunya pengakuan bagi masyarakat adat berikut tanah leluhurnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-04-2018 22:50