Main Menu

FSGI Kritisi Pernyataan Mendikbud Tentang Sulitnya UNBK SLTA

Iwan Sutiawan
15-04-2018 15:45

Ilustrasi UNBK (ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi pernyataan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, tentang sulitnya soal UNBK SMA atau SLTA tahun 2018, khususnya Matematika.

Adapun pernyataan mendikbud yakni masih banyak sekolah belum sinkron antara kemampuan guru dan standar nasional, termasuk dengan kisi-kisi yang diturunkan dan sudah disosialisasi kepada para guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

"Dari pernyataan Mendikbud di atas, ada beberapa poin penting yang ingin dikritisi oleh FSGI: Pertama, sebagaimana yang kita pahami dalam konteks teori pendidikan, tingkatan keterampilan berpikir atau cognitive skills yang merupakan domain pengetahuan tersebut ada 6 tingkatan/jenjang, kemudian dikenal dengan Taksonomi Bloom (Benyamin S. Bloom) yang direvisi oleh Lorin Anderson (2001)," demikian keterangan tertulis FSGI yang diterima Gatra.com, Minggu (14/4).

Untuk memudahkan mengingatnya, dalam tataran praktis pendidikan dikenal kemudian istilah C-1 (Mengingat), C-2 (Memahami), C-3 (Menerapkan), C-4 (Menganalisis), C-5 Menilai/Mengevaluasi, dan C-6 (mencipta/Kreasi). Untuk keterampilan berpikir C-1 sampai dengan C-3 disebut "keterampilan berpikir tingkat rendah". Sedangkan C-4 sampai C-6 disebut "keterampilan berpikir tingkat tinggi".

“Faktanya, kondisi saat ini para siswa kita masih berpikir di level tingkat rendah (lower order thinking skill), sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai assessment internasional, seperti PISA dan TIMSS," kata Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru SMA di Jakarta.

Kedua, keterampilan berpikir High Order Thinking Skills (HOTS) tersebut mestinya bukan dititikberatkan (fokus) di akhir pembelajaran siswa atau di soal ujian (ketika UNBK), melainkan bahwa berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skill) itu lebih ditunjukkan ke dalam proses pembelajaran selama 3 tahun itu.

"Itu artinya, pernyataan dan pembelaan diri Mendikbud kemungkinan besar keliru, karena memfokuskan berpikir HOTS hanya pada soal UNBK. Menguji seorang anak dengan soal yang tidak pernah diajarkan adalah bentuk ketidakadilan," kata Mansur, pengurus SGI Mataram yang juga guru SMA di Lombok Barat.

Ketiga, jika ingin para siswa kita berpikir pada level HOTS, guru harus menampilkan proses pembelajaran yang HOTS pula di dalam kelas (sekolah). Percuma saja soal-soal ujiannya di level tinggi, tetapi proses pembelajaran siswa tidak pernah menyentuh kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan kreatif.

"Fakta di ruang-ruang kelas selama ini, ketika menjelang UN, para guru dan siswa hanya fokus men-drill soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya, try out beberapa kali yang diselenggarkan sekolah dan Dinas Pendidikan setempat, siswa dilatih untuk mampu menjawab soal-soal secara cepat-tepat," ujar Slamet Maryanto dari Serikat Guru Indonesia (SEGI) Jakarta yang juga guru SMA.

Jadi fakta di lapangan, pembelajaran tidak diarahkan kepada proses menumbuhkan kesadaran dan keterampilan berpikir kritis tersebut di dalam kelas. Pembelajaran tidak lagi menumbuhkan hal-hal kreatif dalam kehidupannya. Inilah salah satu cacat dari pelaksanaan UN sedari dulu. Keempat, publik saat ini kembali mempertanyakan tujuan dilaksanakan UN itu sendiri, baik yang menggunakan komputer maupun kertas. Untuk apa sesungguhnya UN tersebut digunakan pemerintah. Keberadaan UN ini sebenarnya sangat paradoks. Pertama, UN diwajibkan tapi tidak lagi dijadikan penentu kelulusan.

Kedua, biaya pelaksanaannya mahal dan penggunaan hasilnya tidak berkelanjutan pula karena masuk ke universitas juga tidak pakai nilai UN. Ketiga, jika tujuannya adalah untuk pemetaan, apakah harus soal seperti ini?

Kemudian, jika memang dipakai pemerintah sebagai alat pemetaan kualitas sekolah, apa tindak lanjut pemerintah? Bahkan, FSGI menduga pemerintah juga tidak pernah mepublikasikan hasil pemetaan tersebut (itupun jika ada).

"Keempat, bagi sekolah yang hasil UN-nya buruk, sudah adakah tindakan nyata tertentu untuk memperbaiki kualitas sekolah/pendidikan?" ujarnya.

Jika keberadaan UN hasilnya digunakan untuk memotret kualitas sekolah, ini juga sangat paradoks. Karena pemerintah sudah melakukan akreditasi sekolah yang mengacu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Dan hasil akreditasi sekolah ini lebih komprehensif untuk memotret kualitas sebuah sekolah.

Kesimpulannya, FSGI menilai Kemdikbud sebenarnya galau terkait keberadaan UN ini. FSGI mempertanyakan kembali tujuan dan fungsi UN sesungguhnya. Jangan sampai biaya besar dan energi sekolah (guru, siswa, orang tua termasuk dinas pendidikan) habis untuk melaksanakan suatu program besar yang tidak jelas fungsi dan kegunaannya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
15-04-2018 15:45