Main Menu

Jokowi Terbitkan Perpres TKA, DPR Bentuk Pansus

Bernadetta Febriana
21-04-2018 09:34

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. (GATRA/Wem Fernandes/FT02)

Jakarta, gatra.com - Penerbitan Perpres 20/2018 mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai protes dari lembaga legislatif. DPR berencana untuk membentuk pansus dengan alasan bahwa rekomendasi Panja mengnai tenaga kerja asing di tahun 2016 belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Saleh Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PAN. "Persoalan TKA ini sudah lama menjadi perhatian serius Komisi IX. Bahkan, pada 2016 yang lalu, komisi IX telah membentuk panja untuk meneliti keberadaan TKA yang konon kabarnya banyak bekerja di berbagai pelosok tanah air," kata Saleh seperti disampaikan dalam pernyataannya kepada gatra.com, Sabtu (21/04).

Panja yang dibentuk pun, lanjutnya, telah menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya secara resmi telah diserahkan kepada pemerintah. "Kelihatannya, rekomendasi panja itu belum maksimal dilaksanakan. Malah terkesan aneh jika kemudian presiden mengeluarkan perpres 20/2018. Paradoks kan? Komisi IX meminta tingkatkan pengawasan, eh pemerintah malah memberikan kemudahan," ungkapnya.

Ada lima point penting rekomendasi panja TKA komisi IX yakni 1)mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menambah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), 2) mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, 3) penerapan tindakan tegas bagi semua tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal, 4) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan 5) mendesak pemerintah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia. 

Karena hasil rekomendasi panja komisi IX itu belum begitu diperhatikan, kata Saleh, maka wajar jika kemudian ada yang ingin menaikkan fungsi pengawasan DPR ke level yang lebih tinggi dalam bentuk pansus. "Usulan ini saya kira serius, apalagi yang mengusulkan adalah pimpinan DPR," katanya.

Pansus tersebut bisa saja sekaligus mengusut penggunaan TKA yang konon banyak bekerja di proyek-proyek investasi asing di daerah. "Pemerintah tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada, kan pansus ini sendiri nanti yang menjelaskan ke publik bahwa TKA itu tidak ada,"katanya.

Sebelumnya, Sektertaris Kabinet Pramono Anung telah menegaskan bahwa Perpres 20/2018 tersebut bukan bertujuan untuk memudahkan datangnya TKA ke Indonesia. "Ini untuk mempermudah pengurusan administrasi tenaga kerja asing level manajer ke atas," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/04) lalu.

Pramono juga membantah bahwa Perpres ini ditujukan untuk masuknya TKA non skill ke Indonesia. "Ini untuk level manajer ke atas. Mohon dibaca dulu perpresnya, jangan belum membaca tapi sudah menanggapi,"ujarnya.


Editor : Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
21-04-2018 09:34