Main Menu

Lestarikan Hutan, Pemerintah Daerah Bakal Dapat Kompensasi

Mukhlison Sri Widodo
24-04-2018 09:16

Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik Ke-3 (GATRA/Arif Koes Hernawan/yus4)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pemerintah sedang mengupayakan sistem pemberian kompensasi karbon yang mudah diterima oleh masyarakat. 

 

Peran pemerintah daerah mewujudkan kelestarian hutan sangat penting.

Sejak 2012, Indonesia terlibat dalam REDD+ yaitu skema mitigasi perubahan iklim dengan pemberian kompensasi dari negara maju bagi negara berkembang untuk mempertahankan  hutannya. 

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi 26 persen pada 2030.

“Ini menjadi agenda penting bagi pemerintah Indonesia yang menjadi salah satu kawasan dengan kepemilikan hutan hujan terbesar dunia. Namun saat ini sistem pembagian hasil kompensasi ke daerah belum maksimal,” ujarnya usai membuka Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik Ke-3 (3rd Asia Pacific Rainforest Summit) pada 23-25 April di DI Yogyakarta, Senin (23/4).

Saat ini aturan tentang komitmen pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan karbon hutan di wilayah hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan rakyat.

Namun sistem perhitungan ini tidak bisa diterapkan ke masyarakat komunitas hutan dengan mudah. Harus ada regulasi dan sistem baku seperti dilakukan kalangan swasta sejak 2011.

“Di tingkat bawah, rakyat menginginkan sesuatu yang simpel. Mereka melakukan apa demi kelestarian hutan dan apa yang akan mereka dapatkan dari yang sudah mereka lakukan,” katanya.

Terlebih lagi, saat ini kebanyakan pemerintah daerah seakan tidak peduli dengan komitmen pemerintah ini. Soalnya tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian kompensasi ini. Pemda seharusnya terlibat aktif agar  hutan bisa diselamatkan.

Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ini, Indonesia akan meminta saran dan masukan dari para ahli kehutanan untuk menentukan skema yang tepat dalam pembagian kompensasi ini.

Indonesia terutama akan belajar dari Australia yang berhasil menerapkan sistem terpadu sehingga program pelestarian hutan mereka mendapat dukungan dari tingkat bawah.

“Penurunan emisi karbon 26 persen pada 2030 sebenarnya bukan mimpi. Tahun ini pemerintah berkomitmen merehabilitasi 800 ribu hektar lahan kritis dan Presiden menegaskan mulai tahun depan program percepatan penanaman pohon digalakkan,” kata Siti.

Sebagai dukungan pelestarian hutan, pemerintah akan mengombinasikan upaya itu dengan kegiatan ekonomi lain di masyarakat komunitas penjaga hutan. Salah satunya dengan gerakan berbasis pada jasa lingkungan di sektor ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
24-04-2018 09:16