Main Menu

Adian: Tenaga Kerja Asing Bukan Buah Kebijakan Jokowi

Iwan Sutiawan
26-04-2018 14:26

onferensi pers Pameran foto 20 Tahun Reformasi. (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Aktivis Nasional (PENA) 98, Adian Napitupulu, menilai pernyataan sejumlah pihak yang menimpakan masalah tenaga kerja asing merupakan buah kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah tidak tepat.

"Jika ada yang menyatakan banyak tenaga kerja asing di Indonesia karena pemerintah Jokowi, kami punya kepentingan untuk luruskan," kata Adian dalam konferensi pers Pameran Foto 20 Tahun Reformasi di Graha PENA 98, Jakarta, Kamis (26/4).

Adian dalam acara bertajuk "Untuk Alasan Apapun Kami Tak Mau Kembali ke Orde Baru", menegaskan, bahwa tenaga kerja asing yang terjadi saat ini bukan buah kebijakan Presiden Jokowi, melainkan karena pemerintahan sebelumnya, khususnya era orde baru (Orba).

"Artinya, ini tidak berdiri sendiri, tenaga kerja asing hari ini, itu bom waktu yang ditinggalkan Soeharto dan Orba. Karena itu buah dari perjanjian-perjanjian yang mereka buat 22, 23, dan 24 tahun yang lalu," ujarnya.

"Beberapa hal dimanpulasi, misalnya tenaga kerja asing, orang hanya melihat tenaga kerja asing hari ini tanpa menyadari sebagai buah dari perjanjian Indonesia tahun 97, 99 untuk tunduk pada pasar bebas MEA, AFTA, ACFTA, dan sebagainya," kata Adian, menambahkan.

Karena itu, lanjut Adian, siapapun pemerintahannya saat ini harus tunduk pada perjanjian yang telah diteken puluhan tahun tersebut. Kecuali bangsa Indonesia mempunyai sikap melawan sejumlah perjanjian
internsional itu dengan berbagai konsekuensi atau risiko yang harus dihadapi.

"Kita bisa dieliminir dunia internasional. Ini sulit untuk dicegah. Melawan seluruh perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dengan konsekuensi kita bisa saja jadi musuh dunia internasional, terisolir, tereliminir, dapat sanksi-sanksi dari dunia internasional. Bagimana pun juga sebagai sebuah negara, kita sudah terlibat perjanjian pasar bebas," ujarnya.

Adapun yang paling memungkinkan saat ini, lanjut Adian, adalah memperlambat atau menghambat pasar bebas seperti yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan menerbitkan peraturan presiden (Perpres). "Perpres yang dikeluarkan Jokowi kemarin sebagai upaya memperlambat menuju pasar bebas," ujarnya.

Oleh karena itu, "Kalau kemudian ada tokoh politik nyatakan tenaga kerja asing ini adalah buah kebijakan Jokowi, saya minta mereka belajar sejarah lagi, mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu," katanya.

Dalam refleksi atau peringatan 20 tahun pasca-reformasi, para aktivis menggelar pameran foto tentang aksi perjuangan untuk menumbangkan pemerintahan orba. Foto yang dipamerkan di Graha Pena 98 sejumlah 536 buah.

Ketua Fanitia Pameran Foto 20 Tahun Reformasi, Fendy Mugni, mengatakan, acara ini dimulai hari ini, atau 26 April sampai dengan 21 Mei 2018. Bukan hanya pameran foto, pihaknya menggelar diskusi untuk membahas berbagai tofik, mulai dari masalah gerakan buruh pascareformasi, ekonomi,
hoaks, kedaulatan pangan, energi hingga tanah untuk rakyat.

Bukan hanya di Jakarta, PENA 98 juga serentak menggelar hal yang sama di 11 kota besar, yakni Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jatim, Bali, Makassar, dan Palu. "Itu yang sudah confirm dan sudah mempersiapkan untuk acara yang sama," ujar Fendy.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
26-04-2018 14:26