Main Menu

DPR Gulirkan Pansus Angket TKA? Menaker: Boleh-boleh Saja

Wem Fernandez
26-04-2018 16:13

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. (GATRA/Rifki M. Irsyad/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri tak mempersalahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) nantinya merealisasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket mengenai Perpres Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).


“Ya gulirkan saja (Pansus Angket TKA), boleh-boleh saja,” tegas Hanif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

Hadirnya Perpres TKA justru menjadi bagian penting dalam perbaikan iklim investasi di Tanah Air. Sebab, sambung Hanif, dalam Perpres itu mengatur kemudahan perizinan TKA tanpa harus meninggalkan syarat-syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh para TKA.

“Saya ambil analogi paling gampang syarat kualitatif. Untuk dapat SIM yaitu cukup umur dan bisa nyetir. Nah ini contoh analogi, yang penting syarat kualitatif terpenuhi, pendidikannya, kompetensinya dan hanya duduki jabatan tertentu dan masa kerja tertentu, dia bayar dana kompensasi dan sebagainya,” terang Hanif.

Pun jika ada masyarakat yang keberatan dengan hadirnya Perpres itu, maka Hanif menyarankan untuk menggunakan hak konstitusional dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya kalau mau uji materi ya silakan, itu hak warga negara. Tapi kalau itu buat saya mau diuji materinya apa? Lho wong isinya mekanisme perizinan yang lebih simple kok. Misalnya yang lama jadi dipendekin waktunya,” kata Hanif.



Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
26-04-2018 16:13