Main Menu

Percakapan Rini Soemarno-Sofyan Diedit, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Langkah Hukum

Iwan Sutiawan
28-04-2018 11:44

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno bersama Dirut PLN Sofyan Basyir. (Dok. PLN/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang mengedit dan menyebarluaskan hasil editan percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

"Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut," demikian siaran pers Kementerian BUMN yang diterima Gatra.com di Jakarta, Sabtu (28/4).

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, mengatakan, pengeditan dan penyebaran hasil editan rekaman pembicaraan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat.

Percakapan Rini dan Sofyan sebenarnya juga bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

Menteri Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut baik Menteri Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Sofyan dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, Jawa Tengah (Jateng).


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
28-04-2018 11:44