Main Menu

20 Tahun Reformasi, Waktunya Aktivis 98 Masuk Kabinet

Iwan Sutiawan
28-04-2018 14:24

Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi (kanan). (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Reformasi hampir menginjak 20 tahun setelah gerakan mahasiswa dan rakyat menggulingkan Soeharto tahun 1998 silam. Aktivis 98 pun sudah saatnya terlibat langsung di dunia eksekutif untuk semakin mewujudkan cita-cita reformasi.

"Sudah waktunya aktivis 98 masuk kabinet, saya mengusulkan kawan-kawan masuk kabinet," kata Wahab, aktivis 98 asal Unija dalam diksuksi "Refleksi 20 Tahun Reformasi" akhir pekan ini di Jakarta.

Wahab menilai banyak aktivis 98 yang mempunyai kredibilitas dan integritas untuk masuk dalam kabinet pemerintahan, di antaranya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Aktivis Nasional (PENA) 98, Adian Napitupulu.

Menurut Wahab, para aktivis 98 saat ini tidak harus terjun langsung di bidang politik untuk berkontribusi langsung bagi bangsa dan negara dan melakukan perubahan karena aksi 98 silam menggulingkan Soeharto adalah gerakan politik.

"Kenapa hari ini posisi tawar kita lemah, memang aktivis 98 waktu itu kita standing-nya di gerakan moral. Kita tidak di gerakan politik, meskipun yang kita lakukan adalah tindakan politik," ujar Wahab.

Setelah Soeharto tumbang, lanjut Wahab, para aktivis 98 menolak tawaran BJ Habibie dan Amien Rais. Saat itu, aktivis 98 mendapat tawaran jatah 100 orang untuk masuk parlemen. Tawaran ditolak karena gerakan 98 adalah moral.

"Kita menentukan sikap untuk tidak menerima tawaran untuk masuk parlemen. Kalau waktu itu kita berpikir politik, kita sekarang senior di DPR. Karena waktu itu tawaran 100 orang aktivis untuk masuk parlemen, kami tolak, clear, itu sikap kita," ujarnya.

Wahab menuturkan, aktivis 98 menolak masuk parlemen karena tidak percaya terhadap lembaga ini. Pasalnya, selama 32 tahun tidak menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan rakyat. Begitu pun soal partai politik.

"Soal lemahnya kedudukan aktivis 98 di partai, saya kira wajar karena partai masih menjadi oligarki oleh kekuatan lama," kata Wahab.

Dalam diskusi gelaran PENA 98 ini menghadirkan para aktivis 98 lainnya, yakni Eli Salomo Sinaga dan Roy Simanjuntak dari Forkot, serta Sayed Junaidi Rizaldi (Pak Cik), ini mengakui bahwa gerakan saat itu tidak melakukan cleansing rezim terhadap kroni-kroni Soeharto sehingga mereka tetap bercokol hingga saat ini.

"Reformasi sebagian dikatakan gagal karena tidak terjadi cleansing government. Waktu reformasi lahir tidak ada pembersihan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Padahal, mereka pada waktu berkuasa itu menguasai ekonomi negera ini, sehingga hari ini mereka masih tetap berpengaruh di Republik ini," ujar Wahab.

Pak Cik yang pada gerakan 98 bergabung dalam FKSMJ, tidak sependapat jika aktivis 98 yang melahirkan reformasi dituding malah melakukan korupsi, karena para aktivis belum masuk lingkar parlemen maupun eksekutif.

"Di Facebook apa yang telah diperbuat aktivis reformasi, [jawabnya] korupsi. Kita bingung, kita saja belum berkuasa, menurut pendapat saya, yang saya kenal informasi di DPR itu Masinton, Adian, sama Lutfi saja," ujarnya.

Sedangkan di DPR sendiri, lanjut Pak Cik jumlahnya sekitar 550 orang, sehingga jika ada 5 orang aktivis 98 menjadi anggota dewan, ini tidak signifikan. "Kita berlima, berspulh saja belum bisa apa-apa, kecuali 98 menguasai 70% di DPR, kepala daerah dan kabinet kita bisa kuasai separuh," katanya.

"Jadi jangan sampai mengatakan 98 yang salah karena pertama, 98 tidak dalam tampuk kekuasaan. Belum jadi kepala daerah yang menjadi kuasa anggaran," ujar Pak Cik, menambahkan.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
28-04-2018 14:24