Main Menu

Dirut PLN: Merekam Percakapan Ada Konsekuensi Hukum

Iwan Sutiawan
28-04-2018 17:09

Dirut PLN Sofyan Basir (Dok. GATRA/M. Januar Rizki/FT02)

Karanganyar, Gatra.com - Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir, akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang merekam atau menyadap pembicaraannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Merekam itu saja sudah salah, tidak ada kasus dan barang belum jadi. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," kata Sofyan usai mengikuti Rakor Menteri BUMN dengan para CEO BUMN di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (27/4).

Menurut Sofyan, rekaman pembicarannya dengan Rini yang beredar di publik itu tidak lengkap karena ada pihak yang diduga mengeditnya sehingga seolah perbincangan via telepon tersebut membicarakan tentang komisi.

"Coba dengarkan rekaman secara utuh. Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta," katanya dilansir Antara.

Pada percakapan tersebut, ujar Sofyan, Menteri BUMN menginginkan agar pada proyek regasifikasi yang digagas oleh Tokyo Gas, Mitsui, dan Bumi Sarana Migas, PLN tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut dalam setiap bisnisnya.

"Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," katanya. Ia menambahkan, bahwa istilah "saya" yang dikatakan pada percakapan tersebut yakni mewakili PLN.

"Bu Rini mengatakan usahakan harus [ikut memiliki saham] untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka [perusahaan swasta] cuma 'ngasih' 7,5%," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, menambahkan, bahwa pada kerja sama tersebut yang menjadi objek adalah PLN sehingga sudah seharusnya PLN memperoleh pembagian saham.

"Tujuannya adalah untuk meminimalisasi 'cost' [produksi]. Ujungnya adalah untuk masyarakat agar lebih baik. BUMN sama siapa pun join maka BUMN yang diutamakan," ujarnya.

Sementara itu, rakor yang diikuti oleh para petinggi BUMN dan dipimpin langsung oleh Menteri Rini Soemarno berlangsung tertutup.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
28-04-2018 17:09