Main Menu

Sekitar 75-80 Ribu Buruh KSPSI Akan Aksi May Day di Istana Negara

Iwan Sutiawan
29-04-2018 11:46

Ilustrasi Demo Buruh pada peringatan May Day. (GATRA/Eva Agriana Ali/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Sekitar 75-80 ribu buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi di Istana Negara, Jakarta, dalam memperingati Hari Buruh se-Dunia (May Day) pada 1 Mei lusa.

 

"Estimasi saya 75-80 ribu di Jakarta. Kalau bilang sampai 200-300 ribu, saya sudah mimimpin [aksi] May Day 8 tahun, tahu gelombang massa seperti apa. Jadi estimasi saya puncak massa di Jakarta 75-80 ribu," kata Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam diskusi Buruh Pasca-Reformasi di Jakarta, Sabtu malam (28/4).

Puluhan ribu massa buruh KSPSI yang akan memadati Jakarta berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) serta sebagian dari wilayah Bandung Raya atau Jawa Barat (Jabar).

"Khusus Jabar saya batasi, karena Bandung Raya ini ada proyek elevated toll, itu [perjalanan] bisa makan waktu 9 jam. Saya minta kawan-kawan yang ada di Karawang, Purwakarta, dan Bandung, aksi di daerahnya masing-masing," katanya.

Namun karena buruh dari Bandung atau Jabar tetap ingin melakukan aksinya bergabung di Jakarta, lanjut Andi dalam diskusi yang digelar PENA 98 yang merupakan rangkaian acara Refleksi 20 Tahun Reformasi, pihaknya mempersilakan.

"Karena waktu [perjalanan]-nya bisa 7-8 jam. Tapi Bandung tadi telepon, kami tetap di Jakarta. Saya persilakan, cuman harus berangkat jam 12 malam karena akan makan waktu 8 jam," katanya.

Selain di Jakarta, massa buruh dari KSPSI juga akan menggelar aksi serupa di beberapa wilayah di antaranya di Surabaya-Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Medan-Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan, Ujung Pandang, Bandung-Jabar. "Jadi hampir 70% di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah yang ada industrinya," ujar dia.

Adapun untuk estimasi total massa buruh dari KSPSI yang akan melakukan aksi May Day di seluruh wilayah di Indonesia sekitar 200 ribuan. "Isu yang akan diambil, adalah mengkritisi pemerintah walaupun saya bagian dari pemerintah. Hanif Dhakiri dan Jokowi sangat terbuka, tetapi akan kita kritisi bagaimana memperbaiki metode pengupahan, pengawasan. Ini harusnya fokus pengawasan," katanya.

Dengan adanya peningkatan pengawasan, maka pemerintah, buruh, dan masyarakat bisa mengawasi jika ada penyimpangan-penyimpangan khususnya terhadap tindakan semena-mena terhadap buruh.

"Pengawasan ini harus diubah lagi, karena sekarang otonomi, kepala daerah punya otonom. Ini harus dipangkas Jokowi supaya bergigi lagi pengawsan dari pusat, bisa ganti kadis jika dia salah," ujarnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
29-04-2018 11:46