Main Menu

Program ‘Susinisasi’ Hemat Rp 9 Trilyun

Mukhlison Sri Widodo
01-08-2018 18:11

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim program "susinisasi" menghemat anggaran hingga Rp 9,28 trilyun. (GATRA/Arief Koes/RT)

Yogyakarta, Gatra.com - Sejak dijalankan pada 2014 lalu Menteri Kelautan dan Perikanan  Susi Pudjiastuti mengklaim program ‘Susinisasi’  menghemat anggaran hingga Rp9,28 trilyun. 

 

Tidak hanya anggaran, dampak program ini juga meningkatkan pasokan ikan di laut Indonesia.

Hal itu disampaikan Susi saat memberi sambutan di Rapat Kerja Pengendalian Triwulan ke-2 pemerintah DI Yogyakarta, Rabu (1/8). 

Bertema ‘Mewujudkan Peradaban Baru Maritim Agraris’, Susi menjadi pembicara kunci acara itu.

“Awalnya program efisiensi yang disebut Presiden Joko Widodo Susinisasi ini  terkendala tradisi pegawai negeri. Terlalu banyak program kerja tidak efektif karena direncanakan tidak serius,” ujarnya.

Pada awal menjalankan program, Susi melarang  penggunaan kata-kata tanpa arti penting dalam bertugas seperti ‘penguatan’, ‘perencanaan’, dan ‘pengembangan’. 

Menurut Susi, kata-kata itu menghambat kerja di lapangan.

Karena menghilangkan kata-kata itu, pinjaman US$3 milyar  dari Asian Development Bank tidak bisa digunakan. 

Alhasil, saat ini Kementerian mengajukan pinjaman ulang untuk investasi pembangunan pelabuhan dan sekolah perikanan.

Menurut Susi, sejak 2014 programnya mampu menghemat anggaran hingga awal tahun ini mencapai Rp9,28 trilyun.

“Dalam kebijakan saya, penggunaan anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas stakeholder perikanan yang mencapai 70%. Sedangkan sisanya digunakan untuk anggaran kinerja,” katanya.

Susi yakin, jika kebijakan di kementeriannya diterapkan di seluruh kementerian dan pemerintah daerah akan menghemat anggaran  15 persen APBN. 

Angka ini hampir sama dengan nilai utang pemerintah setiap tahun senilai Rp300 trilyun.

Selain berhemat, sumber daya manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ditingkatkan. Contohnya saat ini hampir 30 persen pegawai Susi tidak menguasai komputer. 

Untuk itu, sebagai solusi, kapasitas rekrutan pegawai baru harus lebih baik, misalnya mengutamakan lulusan cum laude.

Yang membanggakan, lanjut Susi, program pemberantasan penangkapan ikan ilegal  telah meningkatkan pasokan ikan di perairan Indonesia.

Dari data kementerian, sejak pemberantasan illegal fishing, pasokan ikan meningkat menjadi 6,5 juta ton pada 2016, kemudian 12,5 juta ton pada 2017. 

Tahun ini, penambahan pasokan ikan mencapai 2 juta ton.

“Selama 20 tahun illegal fishing menghilangkan 50 persen jumlah nelayan di seluruh pesisir Indonesia, meningkatkan jumlah penderita stunting, dan 115 perusahaan ekspor produk perikanan tutup. Hilangnya illegal fishing mengembalikan kondisi semula,” pungkasnya.


Reporter : Arif Koes 
Editor : Mukhlison 

Mukhlison Sri Widodo
01-08-2018 18:11