Main Menu

Gempa Lombok : KPAI Rekomedasikan Sekolah Darurat

Sujud Dwi Pratisto
11-08-2018 18:53

Komisioner KPAI, Retno Listyarti.(ANTARAnews/re1)

Artikel Terkait

Jakarta, gatra.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan terkait rusaknya sejumlah gedung sekolah akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa bangunan sekolah yang terdampak gempa mengalami keretakan dan berpotensi runtuhnya bangunan. Seperti Gedung SMP Negeri 12 Mataram yang sebagian besar dinding ruangan kelasnya retak. “Ini membahayakan anak-anak jika kelas-kelas tersebut dipergunakan untuk proses belajar,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti kepada GATRA, Sabtu (11/8) di Jakarta.

 

Retno menjelaskan bahwa anak-anak korban gempa harus terpenuhi haknya atas pendidikan dengan tidak mengacu pada batas penetapan situasi darurat yang akan berakhir pada Sabtu (11/8) ini. Meski sudah berakhir batas penetapan situasi darurat,kKebutuhan dasar anak, seperti sandang-pangan-papan, kesehatan dan pendidikan harus tetap dipenuhi oleh Pemerintah, termasuk rehabilitasi gedung sekolah. “Karena proses rehab dan rekonstruksi membutuhkan waktu sangat lama,” ujarnya.

 

Dari laporan yang diterima KPAI, kondisi Gedung SMPN 12 Mataram mengalami kerusakan cukup parah. Sembilan ruangan kelas, temboknya pecah bahkan ada yang bergeser. Dua ruangan kelas berpotensi jebol plafonnya. Kerusakan juga terjadi di ruang guru, ruang labotarium, ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ruang perpustakaan dan mushalla. “Jika di kota Mataram saja  kerusakan sekolahnya terbilang berat, bagaimana kondisi gedung-gedung sekolah di Lombok Timur dan Lombok Utara yang lebih dekat dengan pusat gempa,” kata Retno.

 

Untuk itu, lanjut Retno, KPAI memberikan rekomendasi. Pertama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian kelayakan bangunan sekolah. Kedua, Dinas Pendidikan dapat mengerahkan para kepala sekolah, pengawas, guru dan pegawai agar dapat bekerjasama untuk melakukan update data kerusakan sekolah. Ketiga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian bagi penyelenggaraan sekolah darurat.


Editor : Sujud Dwi Pratisto 

Sujud Dwi Pratisto
11-08-2018 18:53