Main Menu

KPAI : April - Juli, Ada 33 Kasus Pelanggaran Hak Anak Di Bidang Pendidikan

Sujud Dwi Pratisto
13-08-2018 18:18

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (Dok. kpai/re1)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Selama April-Juli lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan melakukan penanganan dan pengawasan kasus pelanggaran hak anak sebanyak 33 kasus. Rinciannya,  kasus tertinggi adalah anak korban kekerasan atau bully sebanyak  13 kasus  (39%). Lalu, anak dikeluarkan dari sekolah,  5 kasus (15 %).

Selanjutnya kasus anak korban kebijakan, 10 kasus (30.30 %).  Kasus pungli di sekolah dan anak tidak boleh mengikuti ujian masing-masing 2 kasus (6,60%). “Terakhir, kasus penyegelan sekolah, satu kasus atau 3,3 persen,” kata Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan kepada GATRA, di Jakarta, Senin (13/8)
 
Kekerasan di sekolah dengan dalih mendisiplinkan, ungkap Retno menjadi trend kasus pendidikan yang ditangani KPAI selama April - Juli lalu. kekerasan berdampak buruk  bagi tumbuh kembang anak karena  menimbulkan trauma berat, cedera fisik,  bahkan sampai mengakibatkan kematian pada anak. Retno menyontohkan kasus kekerasan yang dilakukan seorang guru terhadap siswanya di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) do Purwokerta, Jawa Tengah.

Berdalih mendisiplinkan siswanya yang datang terlambat ke sekolah, sang guru menghukum siswa dengan cara menampar wajah siswanya. Akibat tamparan yang sangat keras, telingga siswa sampai berdengung hingga beberapa hari. “Pukulan semacam ini dapat  berakibat pecahnya gendang telinga korban. Guru tersebut kemudian dilaporkan oleh orangtua korban ke polisi dan saat ini masih dalam proses hukum.” kata Retno.


Kasus anak korban kebijakan yang menjadi perhatian KPAI adalah penerapan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang menggunakan metode Higher Order Thinking Skills (HOTS).  Para siswa yang menjadi peserta ujian merasakan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal HOTS karena mereka  tidak pernah dikenalkan dengan soal jenis ini selama proses pembelajaran di sekolahnya. “HOTS adalah salah satu kebijakan yang berdampak mengorbankan peserta didik,” kata Retno.

Merujuk hasil penanganan dan pengawasan yang dilakukan terhadap kasus-kasus anak terkait pendidikan, KPAI memberikan rekomendasi. Pertama, mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Kedua, mendorong  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk secara berkelanjutan memiliki program peningkatan kapasitas guru dalam  pelaksanaan manajemen pengelolaan kelas.

Rekomendasi ketiga, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (KPPPA) untuk bersinergi dengan Kementerian Lembaga (KL) terkait untuk percepatan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait Sekolah Ramah Anak, yang sudah di inisiasi dua tahun lalu, namun  pembahasannya sempat mandeg saat ini. “Keempat, terkait gempa lombok, KPAI mendorong pemerintah membuat sekolah-sekolah darurat,” ujar Retno.


Editor : Sujud Dwi Pratisto

Sujud Dwi Pratisto
13-08-2018 18:18