Main Menu

Balas Kritik, Ketua MPR: Yang Menyesatkan Sri Mulyani

Wem Fernandez
20-08-2018 14:42

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.(GATRA/Erry Sudiyanto/re1)

 

- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menjawab kritik yang dilayangkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebutkan pidato yang dibacakan saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Kamis, 16 Agustus lalu, berbau politis dan cendrung menyesatkan. 

 


Pidato Zulkifli saat itu mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) soal pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun. 

 


“Catat ya, Ini MPR-DPR itu lembaga politik bukan lembaga sosial. Ngomong politik ya tempatnya,” tegas Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (20/8). 

 


Zulkifli kemudian mengutip beberapa pernyataan yang sudah dia siapkan mengenai jatuh tempo hutang. Salah satu kutipan justru berasal dari Sri Mulyani sendiri yakni jatuh tempo hutang sebesar Rp.409 triliun di APBN 2018 akan memberatkan anggaran pada 2019 nanti. 

 


“Ini kata Menteri Keuangan lho. Baca, koran-koran memuat ini. Pada pembayaran hutang akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini,” terang dia. 

 


Selain Sri Mulyani, Zulkifli juga mengutip ekonom Rizal Ramli yang mempertanyakan pemerintah yang baru mengakui berat membayar hutang. Menurut Rizal, pemerintah tidak memiliki manajemen inovatif membayar hutang sehingga kelimpungan saat jatuh tempo. 

 


“Banyak pernyataan, jadi yang menyesatkan itu menteri keuangan bukan Ketua MPR,” terang Zulkifli.

 


Saat pidato, Ketua Umum PAN tersebut menyebutkan pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp 400 triliun, yang 7 kali lebih besar daripada dana desa dan 6 kali lebih besar daripada anggaran kesehatan, dinilai tidak wajar. 

 


Nah, lewat laman Facebook-nya, Senin hari ini, Sri Mulyani kemudian menyebutkan pernyataan tersebut menyesatkan dan bermuatan politis. 


 
Reporter : Wem Fernandez  

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
20-08-2018 14:42