Main Menu

ICJR : Butuh Regulasi Pengecualian Pidana Aborsi Korban Perkosaan

Birny Birdieni
28-08-2018 15:24

Ilustrasi(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai harus ada perombakan perspektif bagi aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa dalam menangani kasus Anak dan Perempuan. Direktur Eksekutif ICJR, Anggara menyebut kasus korban perkosaan gadis berusia 15 tahun oleh abangnya di Jambi harus menjadi pembelajaran hal tersebut.

 

Sebut saja Bunga, korban yang terpaksa harus menggugurkan kandungan akibat hamil diperkosa oleh sang kakak. Karena melakukan aborsi, Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan hukuman penjara enam bulan.

Namun Senin (27/8), Pengadilan Tinggi Jambi akhirnya memutus lepas Bunga dan melepaskannya dari segala tuntutan. ICJR mengapresiasi tinggi bagi Majelis Hakim PT Jambi akan putusan ini. Terkhusus karena Majelis Hakim berani untuk mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia.

Yakni merujuk pada ketentuan “daya paksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Hal ini juga sesuai dengan Amicus Curiae yang telah dikirimkan ICJR pada tanggal 6 Agustus 2016 ke PT Jambi. Yakni mencatat pentingnya melihat pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht dalam kasus ini sesuai Pasal 48 KUHP.

"Putusan ini dapat dijadikan Landmark Decision atau putusan penting bagi penegakan hukum dan peradilan di Indonesia. Korban seringkali dipandang tidak seimbang utamanya bagi perempuan dan untuk kasus seperti aborsi," ungkap Anggara dalam rilisnya kepada Gatra.com, Selasa (28/8).

Anggara mengingatkan bahwa tindak pidana harus dilakukan secara teliti melihat kondisi korban. "Hukum tidak bisa dipandang hanya hitam dan putih. Hukum harus menjamin rasa keadilan dan melihat kondisi pelaku tindak pidana, apalagi korban yang dianggap melakukan tindak pidana karena terpaksa," ia menegaskan.

Beberapa catatan Anggara, misal adalam Perma No 3 tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum terimplementasi dengan baik. Lebih jauh, putusan ini juga lampu kuning bagi perkembangan hukum pidana karena terlihat baik Polisi, Jaksa dan Hakim di tingkat pertama belum fasih melihat ketentuan KUHP khususnya penggunaan pasal 48 KUHP.

"Padahal untuk kasus-kasus seperti ini penggunaan perspektif dan ketelitian sangat dibutuhkan dari seluruh aparat penegak hukum," tutur Anggara. Jadi dalam konteks regulasi, ICJR menekankan pentingnya melihat lagi pengetatan penggunaan pidana aborsi dalam hukum pidana.

"Mengikuti ketentuan UU Kesehatan, maka dalam kondisi alasan indikasi medis dan korban perkosaan, aborsi harus dipertimbangkan sebagai perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ungkap Anggara. 

Untuk itu, Pemerintah dan DPR perlu segera memastikan diaturnya regulasi tentang pengecualian pidana aborsi bagi salah satunya korban perkosaan. Kritik ICJR dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) per 9 Juli 2018 tercantum bahwa dalam Pasal 502-504, Tim Perumus tidak mengakomodasi pengecualian pidana aborsi yang dilakukan dengan alasan korban perkosaan.

Pengecualian pemidanaan hanya berlaku bagi dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan. Namun tidak berlaku bagi perempuan yang kandungannya digugurkan itu sendiri.

"Bahkan RKUHP, secara spesifik mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi, tanpa melihat latar belakang perempuan tersebut. Rumusan RKUHP seperti ini dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya kembali kriminalisasi terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi," ungkap Anggara.

Tidak hanya itu, ICJR juga mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan dan penanganan medis dan psikologis bagi Anak korban perkosaan di Jambi tersebut. "Anak perlu dijamin hak untuk direhabilitasi serta mendapatkan ganti rugi atas proses pidana yang selama ini telah berjalan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP," pungkas Anggara.


Editor : Birny Birdieni

Birny Birdieni
28-08-2018 15:24