Main Menu

Sofyan Djalil : Misi Penyelesaian 8.000 Kasus Tanah Hingga Mafia Tanah

Birny Birdieni
12-09-2018 15:17

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. (ANTARA/Sigid Kurniawan/RT)

Makassar, Gatra- Menteri Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Bidang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan ada 8.000 kasus terkait masalah pertanahan. Hal ini terkait dengan sengketa lahan dan pembebasan lahan.

 

Sofyan berharap dengan digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Agraria pertanahan, perihal lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah, apabila seluruh tanah sudah didaftarkan.

Beleid ini memang bertujuan untuk mengurangi terjadinya konflik. "Kami berusaha dan berupaya mencegah konflik-konflik itu terjadi di masa datang," kata Sofyan di pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9) seperti dikutip Antara.

Saat ini, Sofyan menegaskan bahwa misinya adalah menyelesaikan delapan ribuan kasus yang tercatat di seluruh Indonesia. Masalah sengketa ini telah menjadi perhatian publik tentunya," ia menegaskan.

Tidak hanya itu, Sofyan mengaku kalau saat ini pihaknya juga intens membahas terkait RUU Pertanahan di DPR. Menurutnya, peraturan perundang-undang yang berjalan saat ini perlu diperbaharui seiring berkembangnya jaman.

"Kami berharap persoalan tanah nantinya bisa diselesaikan secara sestimik. Karena Undang-undang kita sekarang ini sudah terlalu tua, makanya di ajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR untuk segera dibahas," kata Sofyan menegaskan.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mendesak RUU Agraria harus cepat diselesaikan. "Banyak yang sudah ter update (baru), termasuk hak-hak yang belum masuk. Tentunya dengan Undang-undang terbaru itu kita akan menggerakkan sertifikat secara positif, lebih praktis dan lebih mudah," ungkapnya.

Praktik Mafia Tanah Sulit Dibuktikan

Sementara itu, Sofyan menegaskan bahwa label praktik mafia tanah yang mengemuka ke publik sulit untuk dibuktikan. "Namanya mafia tanah itu kedengaran, tapi kita gak bisa buktikan sampai kemudian itu menjadi kasus," katanya.

Beberapa kasus yang Sofyan contohkan, misal di Jakarta polisi telah menangkap sejumlah orang penggugat tanah milik Pemerintah Provinsi DKI. Namun ada temuan orang mengajak berpura-pura menjadi ahli waris lahan tersebut.

Demikian juga di Bekasi, infonya ada mantan lurah, mantan pejabat yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah. Namun semua itu dilakukan dengan tidak benar.

Demikian juga di Medan, kasus Siamin-Sukardi, dimana sudah di hukum enam tahun pada pengadilan setempat. Dalam prosesnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) mafia tanah.

"Jadi, mafia tanah ini terdengar tapi kita gak bisa membuktikan sampai terbukti ditangkap oleh Kepolisian, Kejaksaan dibawa ke pengadilan," ungkap Sofyan.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan adalah mencegah supaya ke depan hal yang sama itu tidak terjadi lagi.


Birny Birdieni

Birny Birdieni
12-09-2018 15:17