Main Menu

Yusril: Pengguguran Yusak dari Cabup Digul Tak Berdasar

Iwan Sutiawan
12-11-2015 23:10

Yusril Ihza Mahendra (ANTARA/Wahyu Putro)

Jakarta, GATRAnews - Yusak Yaluwo, melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Kamis (12/11), menilai bahwa langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkannya sebagai calon bupati (Cabup) Boven Digoel, tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan.

Menurut Yusril, surat Bawaslu tanggal 22 September 2015, No: 0270/Bawaslu/IX/2015, yang menyatakan seorang yang menjalani bebas bersyarat bukan mantan narapidana, betentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung (MA).

Surat Bawaslu itu, ujar Yusril, bertentangan dengan Fatwa MA yang telah dimintanya sendiri. Tidaklah tepat Bawaslu RI membuat penafsiran hukum sendiri tentang sesuatu yang sama sekali bukan kewenangan dan kompetensi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kesalahan Bawaslu menyebabkan tindakan hukum yang salah di berbagai daerah, salah satunya tindakan ketua Bawaslu Provinsi Papua yang meminta pengguguran pencalonan Yusak Yaluwo pada tanggal 3 November 2015.

"Pada hari ini, kami mendapatkan salinan Surat Menteri Hukum dan HAM No: M.HH.PK.01.05.06-08, tanggal 9 November perihal jawaban atas Surat Bawaslu No: 0352/Bawaslu/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan, mantan terpidana tidak termasuk seseorang yang mendapatkan bebas bersyarat," kata Yusril.

Menurutnya, langkah Bawaslu menyebabkan ketidakpastian hukum, karena meski ada Fatwa MA yang diajukan Bawaslu, namun justru tidak ditaatinya. Kemudian, Bawaslu mencari pembenaran atas tindakan yang tidak ditaatinya dengan mengirimkan surat ke Menteri Hukum dan HAM yang kemudian memberikan jawaban yang berbeda.

"Hal ini tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum dan merupakan contoh tindakan yang tidak baik bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat bawah," ujarnya menandaskan.

Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015, yang menyatakan, bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur syarat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Adapun isinya, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sekaligus menyatakan bahwa norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian yang dirumuskan oleh MK tersebut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pandangan mengenai istilah “mantan terpidana” seperti yang tertuang dalam putusan MK di atas, khususnya jika dikaitkan dengan narapidana yang telah diberi pembebasan bersyarat.  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, MA telah mengeluarkan fatwa 16 September 2015, No: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 untuk menjawab surat Bawaslu No: 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015.

Inti dari fatwa MA di atas, yakni "Bebas bersyarat adalah program pembinaan, untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam Lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana".  

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan, pada tanggal 22 September 2015, mengeluarkan surat No: PAS-PK.01.01.02-475, tanggal 22 September 2015 perihal status Yusak Yaluwo.

"Pada pokoknya menerangkan bahwa, 'Sdr. Yusak Yaluwo berstatus Klien Pemasyarakatan, bukan lagi seorang narapidana dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah'," tutur Yusril.

Adanya fatwa MA dan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan tersebut, maka polemik sekitar apakah seseorang yang berstatus bebas bersyarat tergolong “mantan narapidana” atau tidak, semestinya sudah selesai.

Dalam undang-undang yang berlaku, MA adalah satu-satunya lembaga yang bewenang memberikan pendapat hukum atau fatwa atas permasalahan hukum yang terjadi, seperti karena ketidakjelasan maksud dari suatu norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
12-11-2015 23:10