Main Menu

KIPP: Logistik Pilkada Serentak Bisa Jadi Masalah

Iwan Sutiawan
08-12-2015 09:45

Beberapa surat suara Pilkada Tangerang Selatan rusak (ANTARA/M. Iqbal)

Jakarta, GATRAnews - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi berbagai permasalahan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, di antaranya, soal logistik, khususnya surat suara dan Form C6 (surat undangan untuk memilih).

Anggota Caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Selasa (8/12), mengatakan, masalah itu bisa muncul karena persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih ditemukan di berbagai daerah.

"Misalnya, Bawaslu RI menemukan 3000 pemilih ganda  di Kutai Timur dan daerah-daerah lainnya yang memiliki rekam jejak kejanggalan selisih kenaikan di atas 2% dan terus mengalami perbaikan DPT-DPTb1," kata Girindra.

Menurutnya, masalah ini bisa berpengaruh langsung terhadap jumlah surat di berbagai TPS, yakni bisa kelebihan atau kekurangan surat suara. Untuk menghindari penggelumbungan suara, jual-beli suaran, dan lain-lain peran pengawas lapangan, petugas pengawas, pemantau dan KPPS, serta saksi pasangan calon (Paslon) menjadi ujung tombak pencegahan kecurangan tersebut.

Untun pencegahan, misalnya lanjut Girindra, DPT dan DPTb1 harus ditempel di papan yang sudah ditentukan agar masyarakat mengetahui berapa jumlahnya, baik saksi dan pengawas harus mendapat salinan tersebut.

"Keberatan saksi Paslon atas penghitungan suara yang janggal bisa menjadi indikator, biasanya mereka mempunyai data pembanding. Dan berbagai upaya lainnya," kata Girindra.

Masalah lainnya, akurasi DPT bisa juga berpengaruh langsung terhadap C6 atau surat undangan pemilih. Pengalaman pemantauan sejumlah pilkada sebelumnya dan laporan KIPP Daerah pada Pileg 2014, banyak C6 milik orang lain digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memilih Paslon yang sudah mengatur strategi tersebut untuk merebut kemenangan.

Biasanya, ungkap Girindra, C6 ini ditimbum di tingkat kelurahan atau desa, atau digandakan. Penyelenggara dan pengawas Pilkada setempat beserta jajarannya serta aparat penegak hukum, harus mewaspadai penggunaan C6 milik orang lain dengan memeriksa identitas.

"Khususnya anggota KPPS nomor empat dan lima yang berada di posisi pintu depan TPS, yang tugasnya melayani pemilih termasuk memeriksa C6, KTP memberi nomor urut, dan lain-lain," kata Girindra.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
08-12-2015 09:45