Main Menu

KIPP: Kembalikan Pendanaan Kampanye pada Calon Kepala Daerah

Iwan Sutiawan
03-03-2016 12:17

Girindra Sandino(ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, GATRAnews - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/3), mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Nomor 8 Tahun 2015, sebaiknya mengembalikan fasilitas dan pendanaan kampanye kepada calon kepala daerah.

"Soal kampanye, sebaiknya fasilitas dan pendanaan kampanye dikembalikan kepada calon kepala daerah, bukan lagi diserahkan kepada KPU," kata Girindra Sandino, anggota Caretaker KIPP.

KIPP Indonesia mengusulkan gagasan di atas karena salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2015, akibat kurangnya sosialisasi masyarakat, akibat pasal-pasal restriktif UU Pilkada tentang kampanye.

Meski demikian, harus ada aturan ketat mengenai sumbangan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, rinci dan tegas, serta mengatur pemberian akses informasi tentang dana kampanye kepada masyarakat sipil dan pers.

Hal itu agar publik mengetahui dana sumbangan kandidat, baik di institusi penyelenggara Pemilu maupun kandidat calon kepala daerah itu sendiri. Hal ini penting sebagai kontrol publik terhadap calon pemimpin dan proses Pilkada yang bersih dari kegiatan illegal dana kampanye.

Sedangkan mengenai sengketa Pilkada di tengah proses, Girindra mengungkapkan, pada Pilkada lalu, tahapan-tahapannya sempat terhambat dengan adanya sengketa, khususnya di tahapan pencalonan, usulan untuk membentuk sebuah badan peradilan khusus agar mempercepat gugatan sengketa dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) patut diapresiasi.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
03-03-2016 12:17