Main Menu

Jika Terpilih Jadi Gubernur, Anies - Sandi Akan Integrasikan KIP dan KJP

Hidayat Adhiningrat P.
30-10-2016 15:01

Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan mengintegrasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bila keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Untuk melaksanakannya, harus dilakukan pencabutan Pasal 49 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 174 Tahun 2015 yang melarang peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menerima bantuan biaya personal pendidikan lain, termasuk bantuan dari pemerintah pusat.

 

Pasal 49 Pergub ini, dikatakan Calon Gubernur Anies Baswedan, akan membuat para penerima KIP yang sebetulnya berasal dari keluarga tidak mampu di Jakarta tidak bisa mencairkan dana yang sebenarnya sudah ditransfer ke rekening mereka. “Larangan itu juga menghambat integrasi KIP dengan KJP di Jakarta,” kata Anies di Jakarta, Minggu (30/10).

Lebih lanjut Anies menjelaskan bahwa pada 2015 tercatat ada 117.414 siswa di DKI Jakarta yang dilaporkan Kemdikbud menjadi penerima KIP. Namun, ditemukan laporan dari bank penyalur bahwa tingkat pencairan dana tersebut sangat rendah. Artinya, bahkan ketika siswa sudah menerima transfer uang dari Pemerintah Pusat ke rekening yang bersangkutan, siswa tidak mencairkan dana tersebut.

Rupanya, keengganan pencairan dana yang sudah menjadi hak para siswa penerima KIP ini disebabkan karena ada larangan dari Pergub 174/ 2015. Akibatnya sampai 25 April 2016 masih ada 87.627 siswa (74,6%) yang tidak mencairkan dana yang berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan Kemdikbud itu.

Setelah melalui berbagai koordinasi antar-instansi, Anies Baswedan yang saat itu menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) secara khusus mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Surat bernomor 19239/MPK.A/KU/2016 tanggal 27 April 2016 ini selain menyampaikan perkembangan pencairan KIP yang lambat di ibu kota, juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta mengizinkan siswa penerima PIP tahun 2015 untuk mencairkan bantuan tersebut dan dalam hal ini meminta bahwa mereka dikecualikan dari ketentuan pasal 49 Pergub 174/ 2015.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menjawab surat tersebut melalui surat Sekretaris Daerah dengan nomor 533/-078 tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki program Kartu Jakarta Pintar dan meminta agar bantuan dana untuk siswa miskin di Jakarta tersebut dialihkan ke daerah lain. Jawaban ini mengonfirmasi bahwa masalah pencairan PIP di wilayah Jakarta disebabkan oleh adanya Pergub 174/ 2015 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bersedia untuk mengecualikan penerima KIP dari ketentuan ini.

“Kebijakan penolakan ini patut disesalkan karena sebenarnya konsep KJP dapat digabungkan dan diintegrasikan dengan konsep KIP,” ujar Anies Baswedan.

Program Indonesia Pintar merupakan pengembangan konsep bantuan siswa miskin yang bersifat bantuan langsung tunai dan bukan beasiswa. Bantuan ini diberikan berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi.

Keperluan biaya lain seperti beasiswa dan bahkan kebutuhan buku dan seragam untuk siswa sudah dialokasikan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau dari KJP tetapi ditemukan bahwa kebutuhan untuk hadir di sekolah juga ditentukan oleh ketersediaan dana pendukung. Karena itu, KIP dapat digunakan termasuk untuk biaya transportasi, uang saku atau keperluan pendukung bersekolah lainnya.

Dengan penolakan terhadap KIP, kata Anies, terdapat 87.627 siswa (74,6%) di wilayah Jakarta yang kehilangan kesempatan untuk mencairkan uang sebesar antara Rp450 ribu sampai Rp1 juta per-siswa per tahun pada 2015. Bahkan untuk 2016 dikhawatirkan lebih besar lagi karena tahun ini terdapat 334.726 siswa yang akan menerima KIP, lebih banyak dari jumlah penerima tahun 2015 yaitu 117.414 siswa.

Bila kebijakan ini tidak diubah maka kesempatan ini juga akan hilang dan lebih besar lagi jumlah penerima yang kehilangan kesempatan bantuan ini. “Dengan integrasi KJP dengan KIP itu nanti diharapkan dapat membuat program nasional berjalan beriringan dengan program daerah dan pada akhirnya warga dan siswa miskin di Jakarta dapat mengoptimalkan berbagai model bantuan yang dapat mereka terima dari berbagai sumber,” kata Anies.


 

Reporter : Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
30-10-2016 15:01