Main Menu

Isu Koalisi Ahok Pecah, Budiman Sudjatmiko: PDIP saja cukup

Hendry Roris P. Sianturi
14-11-2016 21:06

Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (ANTARA/Rosa Panggabean/HR02)

Jakarta, GATRAnews – Partai koalisi pendukung Ahok-Djarot diisukan goyang. Ketua umum partai Nasional demokrat (Nasdem), Surya Paloh memberi sinyal akan menarik dukungan kepada paslon nomor urut dua tersebut, jika Ahok ditetapkan menajdi tersangka.

 

Pun dinamika yang terjadi di internal partai Golkar. Beberapa kader-kader Golkar belum legowo atas putusan ketua umum Golkar, Setya Novanto, mengusung Ahok-Djarot menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku hubungan partai-partai pendukung Ahok-Djarot masih solid. “Sampai sekarang nggak ada (perpecahan). Kami masih bekerja untuk memenangkan Ahok,” katanya di FX Sudirman, Jakarta Selatan (14/11).

Budiman mengatakan sampai saat ini, PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar dan Hanura masih terus berkonsolidasi untuk memenangkan Ahok. “(Konsolidasi) terus kita lakukan. Mulai dari konsolidasi tingkat bahwa, menengah dan elit. Tim yang dipimpin Pak Prasetyo sudah melakukan konsolidasi dan jalan terus,” katanya.

Menurut Budiman, kalaupun pecah, PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2014 memiliki kekuatan sebagai partai pengusung tunggal paslon Ahok-Djarot. “Secara konstitusional, PDIP itu, memiliki suara paling banyak di DPRD DKI. Hanya satu saja, cukup kok PDIP mengusung. PDI Perjuangan sendiri saja sah,” ujarnya.

Budiman mengingatkan bahwa Ahok-Djarot sudah terdaftar di KPUD sebagai paslon nomor urut dua. “Nggak boleh mengundurkan diri. Bisa kena sanksi atau dipidana. Kalau begini sudah nggak bisa,” katanya.

Memang, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengamanahkan bahwa pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, terkena denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

Budiman berharap parta pendukung Ahok terus bekerja untuk memenangkan Ahok-Djarot dalam kontestasi yang akan berlangsung Februari 2017 tersebut. “Ibu Mega sudah mendukung Ahok. Ibu mega mengatakan satu hal, percuma ngomong Pancasila, Nawacita, Trisakti dan UUD 45, kalau basis semua itu runtuh. Apa itu, kata bu mega, sumpah pemuda,” ujarnya.

Budiman juga menambahkan bahwa gejala yang terjadi saat ini bukan karena dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, tetapi lebih pada dinamika politik. “Yang namanya politik di mana-mana bisa terjadi (gejolak). Nah, sekarang kita perlu menempatkan gejolak itu secara konstitusional. Itu saja,” katanya.

Menurut Budiman, PDI Perjuangan sudah berpengalaman mengusung calon pimpinan daerah dan nasional. “Kita optimis dan PDI Perjuangan pernah menang, pernah juga kalah. Tapi ada yang lain yang belum pernah kalah jadi kaget. Yang pengen berkuasa lagi,” katanya.


 

Reporter : Hendry Roris

Editor: Rosyid

Hendry Roris P. Sianturi
14-11-2016 21:06