Main Menu

Tangguhkan Aturan Qlue, Ahok Bantah Demi Pilkada

Abdul Rozak
19-01-2017 06:09

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama mengakui telah menangguhkan kewajiban ketua RT dan RW melaporkan kondisi lingkungannya melalui aplikasi Qlue. Kebijakan diambil satu hari sebelum Ahok (Basuki) cuti  kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok membantah keputusan itu bertujuan politis. Penangguhan dikarenakan sebagian besar Ketua RT dan RW se-Jakarta belum siap dengan Qlue.

"Bukan mencabut, kita menangguhkan karena mereka mengatakan tidak siap (dengan Qlue). Tapi tidak dicabut," ungkap Ahok di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Dengan ditangguhkan kewajiban itu, RT dan RW tidak akan mendapat insentif Rp 10.000 per laporan di Qlue. Ahok mengatakan tidak akan memberikan insentif tambahan apa pun kepada RT dan RW.

Kewajiban lapor di Qlue bagi RT dan RW, serta soal insentif tambahan diatur dalam Kepgub No 903 Tahun 2016. Aturan itu diketahui telah dicabut pada 25 Oktober 2016.

"Saya cuma katakan RT dan RW berbahaya kalau menerima uang oprasionalnya tidak  membuat lampirannya jelas. Kalau maunya jelas dihitung pakai Qlue, mereka menolak ya sudah silahkan saja," lanjutnya.

Meski membantah keputusan tersebut bermuatan politis, Ahok mengisyaratkan akan mencabut penangguhan itu begitu kembali ke Balai Kota. "Ya, tunggu saya kembali saja," pungkasnya


 

Reporter : Abdul Rozak

Editor: Rosyid

Abdul Rozak
19-01-2017 06:09