Main Menu

Tim Advokasi Deddy Mizwar Berencana Laporkan KPI ke Kepolisian

Sandika Prihatnala
23-05-2018 14:59

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar (kiri)-Dedi Mulyadi (kanan). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/RT)

Bandung, Gatra.com - Tim Advokasi Calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berencana melaporkan para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke aparat kepolisian dan Dewan Etik Penyiaran. Hal itu seiring dengan larangan penayangan sinetron berjudul Cuma Disini yang menampilkan Deddy Mizwar oleh KPI.

 

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinan Hutahayan, mengatakan, pihaknya telah menerima jawaban somasi dari KPI terkait larangan penayangan Deddy Mizwar pada sinetron Cuma Disini.

"Sudah dijawab oleh KPI kemarin dan diserahkan ke saya, intinya KPI merasa sedang menjalankan tugasnya mengawasi konten siaran. Memang sesuai UU penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran. Tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi sesuai UU penyiaran," ujar Ferdinan dalam rilis yang diterima GATRA, Rabu (23/5).

Ferdinan menyebut sepertinya para komisioner KPI, belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai pengawasan konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang. Menurutnya, larangan tayangan tersebut tidak jelas. Padahal tugas KPI hanya mengawasi penayangan film yang bersifat pornografi, non edukasi, kekerasan dan lainnya.

Bila film atau sinetron tersebut mengandung pornografi, Ferdinan sepakat sinetron itu tidak boleh tayang. Namun, kata dia, sinetron Cuma Disini tidak mengandung hal-hal seperti itu.

"Tapi kok dilarang. Apalagi di sana tidak mengandung unsur kampanye. Kami putuskan tim hukum akan melaporkan komisioner KPI kepada kepolisian," tegas Ferdinan.

Diungkapkan Ferdinan, pihaknya akan melaporkan KPI karena menilai KPI tidak profesional dan sewenang-wenang. Tim hukum Deddy Mizwar menganggap mereka melampaui kewenangangannya dengan membatasi siaran-siaran yang kontennya sendiri tidak pernah diperiksa oleh KPI. Namun KPI bisa menyatakan itu tidak layak tayang.

Rencananya, lanjut Ferdinan, pihaknya akan melaporkan KPI ke kepolisian dalam waktu dekat ini. Saat ini pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan rapat dengan tim advokasi lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Di samping itu, kata dia, pihaknya tengah mempelajari rencana untuk melaporkan KPI ke PTUN. Terutama untuk membatalkan surat edaran KPI karena hal itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi KPI.

"Mereka bilang sesuai peraturan PKPU Nomor 4 tahun 2017, tapi yang tidak diperbolehkan itu kan tentang penyiaran iklan. Artinya KPI menjabarkan sendiri. Mereka tidak boleh menjabarkan dan mengartikan sebuah kalimat dengan penafsiran mereka sendiri. Makanya kita juga akan lakukan langkah hukum PTUN untuk batalkan surat edaran," katanya.


Reporter : Mohammad Zainal

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
23-05-2018 14:59