Main Menu

Ahmad Baidowi: KPU Ngeyel Jika Terapkan Aturan Eks Napi Koruptor Dilarang Ikut Nyaleg

Wem Fernandez
01-06-2018 18:37

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.(ANTARA/Galih Pradipta/re1)

 
 

 

- Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan aturan larangan napi eks kasus koruptor ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg) menuai pro dan kontra. Penolakan bahkan datang dari kepala negara, Presiden Joko Widodo yang meminta KPU untuk meninjau kembali aturan tersebut. Sama halnya dengan Jokowi, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi juga menolak tegas larangan tersebut.

 

Menurutnya, Peraturan KPU  justru bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “Yang dilakukan KPU itu melanggar UU kalau sampai melarang napi koruptor nyaleg. Semangatnya kita tangkap, agar para mantan napi tidak mengulangi perbuatannya lagi ketika duduk di parlemen. Tapi kan UU tidak ada yang melarang (mencalonkan diri sebagai legislatif), masalahnya di situ,” tegasnya di Jakarta, Jumat, (1/5). 

  

Dalam UU Pemilu, hanya dicantumkan syarat agar seseorang sah untuk mengikuti Pileg. Salah satunya yaitu tidak pernah diancam hukuman enam tahun penjara. “Itu kan jelas, clear, tidak ada perbedaan. Kalau itu dilanggar berarti KPU melanggar UU. Problemnya KPU ngeyel. Kalau ngeyel, ya sudah berarti KPU melanggar UU,” terang dia. 

 
Risiko dari ngeyelnya KPU adalah gugatan yang akan dilayangkan oleh para mantan napi koruptor.  Pun jika ingin melarang mereka berpartisipasi dalam Pileg maka peluangnya hanya bisa dilakukan dengan merevisi UU Pemilu yang ada. 

 
“Baru setelah itu kita berdebat lagi. Ini sudah jelas kok, di UU tidak ada perdebatan. Kepada teman teman pegiat Pemilu, KPU jangan dirangsang untuk melanggar UU. Kita ini bukan setuju koruptor, tapi problemnya apa iya membiarkan KPU melanggar UU,” jelas anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini. 

 



Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Wem Fernandez
01-06-2018 18:37