Main Menu

Rekap Suara Pilkada Banyumas Sudah Beredar, ASN Dituding Berpihak

Hendri Firzani
01-07-2018 22:43

Ilustrasi rekapitulasi perolehan suara pilkada (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/yus4)

 

Banyumas, Gatra.com – Dua hari terakhir, masyarakat Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya rekapitulasi perolehan suara Pilkada Banyumas 2018 versi pemerintah kabupaten, dalam hal ini Desk Pilkada Kabupaten Banyumas. Beredarnya perolehan suara itu memicu berbagai spekulasi. Pasalnya, dalam foto rekapitulasi tersebut, nama camat dicantumkan. Kemudian, warna perolehan suara antara calon petahana, Akhmad Husein-Sadewo Tri Lastiono dan Mardjoko-Ifan Haryanto dibedakan



Untuk itu, Partai Gerindra meminta agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kaupaten Banyumas, Jawa Tengah mengusut dugaan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Banyumas.

Wakil Ketua DPC Gerindra Banyumas, Yoga Sugama mengatakan dugaan itu muncul setelah bocornya foto rekapituliasi hasil perolehan suara dua paslon Pilkada Banyumas yang kini berbedar di masyarakat. Dokumen itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Banyumas selaku Ketua Desk Pilkada.

“Husein-Sadewo merah, adapun Mardjoko-Ifan Kuning. Lantas, di sejumlah kecamatan di mana Husein-Sadewo kalah oleh Mardojoko-Ifan kalah, ada warna berbeda,” katanya, Minggu (1/7).

Menurut dia, atribut tertentu seperti warna dan tanda setrip atau minus itu berpengaruh secara psikologis terhadap ASN yang bertugas, dalam hal ini camat. Selain itu, menurut Yoga, penyertaan nama camat, warna serta tanda minus itu juga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Sebab itu, ia tak menyalahkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa ada dugaan keberpihakan ASN dalam proses Pilkada Banyumas 2018 27 Juni 2018 lalu.

“Itu kan secara psikologis menjadi beban bagi camat di mana Mardjoko unggul kan. Kok kolom camat itu ada, apa kepentingannya gitu lho. Kok kemudian diwarnai. Wong tidak diwarnai juga tidak apa-apa kok,” ujarnya.

Yoga mengungkapkan, Desk Pilkada di tiap daerah memang ada. Namun, data-datanya adalah dokumen rahasia negara yang mestinya tak boleh diketahui umum dan hanya untuk konsumsi internal desk Pilkada dan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ia pun meminta agar Desk Pilkada mengusut bocornya dokumen rahasia tersebut. Sebab, rekapitulasi hasil dari Desk Pilkada ini seolah mendahului KPU Banyumas yang hingga kini masih melakukan rapat pleno perolehan suara di masing-masing PPK.

“Kalau bicara internal, kok sampai itu keluar. Itu kan berarti rahasia negara.Kalau sampai keluar, itu seolah-olah, tandingan KPU. Karena KPU sendiri masih dalam proses penghitungan suara. Nah itu, yang membuat fatal,” jelasnya.

Kepala Bagian Humas Setda Banyumas, Joko Wiyono mengakui bahwa terjadi kebocoran dokumen. Ia pun menegaskan bahwa dokumen tersebut mestinya hanya dikonsumi internal Desk Pilkada untuk laporan ke Kemendagri.

Menurut dia, dokumen ini masih bersifat sementara. Namun, dikonfirmasi hal lainnya, seperti tercantumnya nama camat dan pewarnaan khusus, ia masih menunggu koordinasi dengan Ketua Desk Pilkada Banyumas yang juga Sekretaris Daerah Banyumas untuk penanganan lebih lanjut. 


 

Reporter: Ridlo Susanto

Editor: Hendri Firzani

Hendri Firzani
01-07-2018 22:43