Main Menu

Setara Institute Berharap Jokowi Letakkan Politik Negara di Atas Strategi Politik Elektoral

Sandika Prihatnala
12-08-2018 06:05

Capres petahana Joko Widodo (tengah) menyapa massa pendukungnya seusai melakukan pendaftaran sebagai bakal capres dan cawapres periode 2019-2024 di Kantor KPU Pusat. ( ANTARA/Aprillio Akbar/RT)

Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo memutuskan mendaftarkan diri sebagai calon presiden berdampingan dengan Ma’ruf Amin. Sejumlah catatan diberikan Setara Institute terkait pencalonan tersebut.

 

Sebagaimana publik ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang kembali mendaftarkan diri sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019, akhirnya memilih KH Ma’ruf Amin untuk mendampinginya sebagai Calon Wakil Presiden.

Dalam konteks praksis politik, pilihan Jokowi atas Ma’ruf Amin harus dihormati sebagai bagian dari strategi electoral untuk menang di Pilpres 2019. Strategi menggandeng Ketua MUI dan Rais Aam PBNU tersebut merupakan kontra strategi bagi kelompok-kelompok politik oposannya.

“Kita harus mengingatkan Presiden bahwa strategi politik elektoral harus diletakkan jauh di bawah politik kebangsaan dan politik negara yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas keagamaan,” kata Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute melalui rilis pers yang diterima Gatra pada Sabtu (11/8).

Namun, rekam jejak Ma’ruf Amin selama menjabat pengurus dan Ketua MUI, Cawapres Jokowi tersebut cenderung memiliki pandangan keislaman konservatif, alih-alih progresif. Dalam perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), sebagai hak dasar yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, rekam jejak Ma’ruf Amin cenderung menunjukkan beban dan rintangan bagi pemenuhan hak-hak KBB dan pemajuan toleransi pada umumnya.

Beberapa fatwa MUI—dimana MA merupakan salah satu aktor kunci di dalamnya—problematik, mendorong meluasnya intoleransi, dan memberikan energi bagi pelanggaran hak-hak konstitusional minoritas oleh kelompok-kelompok intoleran dan vigilante. Antara lain, fatwa tentang tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama (2005), fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah (2008), fatwa tentang muatan penistaan Alqur’an dan ulama dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2016), dan lain sebagainya

Ia khawatir, dipilihnya Ma’ruf Amin oleh Jokowi justru berpotensi menambah beban bagi realisasi Nawa Cita oleh Jokowi pada pemerintahan keduanya, jika terpilih pada Pilpres 2019.
“Oleh karena itu, Jokowi harus memastikan bahwa politik kebangsaan dan kenegaraan berada di atas politik elektoral dan politik kekuasaan,” ungkapnya.

Dengan demikian, pembuktian politik tersebut harus segera dilakukan oleh Presiden di sisa periode pertama pemerintahannya, dengan cara terus mengakselerasi harmonisasi peraturan-peraturan perundangan-undangan.


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
12-08-2018 06:05