Main Menu

Yusril: Penegak Hukum Harus Selediki Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno

Iwan Sutiawan
14-08-2018 07:51

Yusril Ihza Mahendra. (GATRA/Eva Agriana Ali/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Praktisi hukum dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan soal dugaan mahar politik dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN masing-masing sejumlah Rp 500 milyar.

"Saya kira lebih obyektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini ya, melakukan penyelidikan lebih dahulu apakah cukup ini sebuah tindak pidana atau tidak," kata Yusril di Jakarta, Selasa (13/8).

Yusril menilai demikian karena soal uang sejumlah Rp 500 milyar tersebut diduga sudah menjadi persoalan hukum seperti yang disampaikan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin.

"Sependapat dengan Pak Amir Syamsudin tokoh Partai Demokrat dan beliau sama dengan saya bekas menteri kehakiman, melihat ini sudah menjadi persoalan hukum, bukan sekedar persoalan rumor politik belaka," ujarnya.

Terlebih, lanjut Yusril, soal uang Rp 500 milyar yang awalnya dikicaukan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief itu sudah diakui Sandiaga meskipun menurutnya itu bukan mahar politik.

"Oleh karena apa, yang dikatakan saudara Andi Arief itu diakui Pak Sandiaga Uno, bahwa uang itu memang ada tapi tidak dalam bentuk mahar, tapi untuk dana kampanye. Katanya begitu," ujarnya.

Nah, lanjut Yusril, ini merupakan persoalan hukum, jika dana kampanye itu diberikan kepada siapa dan jumlahnya berapa. "Karena ini sudah menjadi masalah hukum, maka lebih obyektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini," ujarnya.

Karena ini sudah menjadi permasalahan hukum, lanjut Yusril, sebagai pengamat hukum, sebaiknya kita menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya secara baik tanpa prasangka atau obyektif pada akhirnya kita mau menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait ini, Sandiaga yang sudah menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto kepada wartawan beberapa hari lalu mengakui bahwa uang sejumlah tersebut untuk biaya kampanye dan bantuan ke partai politik.

"Terbuka saja saya bilang, ini ada biayanya kampanye, bagaimana penyediaannya. Saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari dana kampanye, dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan ada juga bantuan kepada partai yang mengusung, itu yang jadi komitmen kita," ujarnya.

Namun Sandi membantah bahwa uang sejumlah Rp 500 miluar yang masing-masing untuk PKS dan PAN itu sebagai mahar politik sehingga kedua partai menyetujuinya sebagai cawapres Prabowo. "Sebetulnya kita bisa pastikan itu tidak betul [mahar] yang disampaikan," ujarnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-08-2018 07:51