Main Menu

Dua Parpol Laporkan KPU DIY ke Bawaslu

Mukhlison Sri Widodo
14-08-2018 22:43

KPU DIY.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Mereka melapor soal enam nama bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum DIY.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY Amin Zakaria mengatakan KPU tidak meloloskan Sulistiyani Yudhaningsih yang maju sebagai anggota DPRD daerah pemilihan 6 atau Sleman utara. 

“Dalam suratnya, KPU menyatakan Bu Sulis tidak lolos karena kurangnya persyaratan administrasi yakni surat keterangan kesehatan. Kami sudah melakukan perbaikan, namun dinyatakan telat,” kata Amin, Selasa (14/8), di sebelum menghadiri mediasi di Bawaslu DIY.

Amin mengatakan tidak lolosnya Sulistyani akan mempengaruhi terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di partainya. 

Komisioner Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, selain PPP Nasdem juga mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu karena lima bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menurut Sri, lima bacaleg Nasdem dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mereka tidak menyertakan ijazah yang dilegalisir dan surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana dari Pengadilan Negeri.

“Pengajuan sengketa kedua parpol kami terima Kamis (9/8), atau selang sehari setelah pengumuman bacaleg yang lolos oleh KPU. Hari ini kami akan mediasi kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar,” jelas Sri.

Jika proses mediasi tidak menemukan jalan keluar, Sri menyatakan Bawaslu akan melakukan sidang ajudikasi. Bawaslu memiliki waktu 12 hari kerja, terhitung sejak masuknya sengketa, untuk mengeluarkan keputusan.

Sri menjelaskan Bawaslu  memiliki kewenangan menentukan lolos tidaknya bacaleg yang dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Adapun Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU DIY Siti Ghoniyatun menerangkan proses verifikasi bacaleg pada 21-31 Juli telah melibatkan semua pihak.

“Semisal Surat Keterangan Catatan Kepolisian mengajak Polda, kemudian untuk surat keterangan sehat juga bersama Dinas Kesehatan. Jadi semua telah terverifikasi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Mengenai bacaleg PPP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Siti menjelaskan bahwa bacaleg dan partai tersebut tidak menyertakan surat keterangan sehat rohani. Hanya ada surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba.

Untuk dapil 6 atau Sleman utara, PPP   mengajukan tiga nama untuk mengisi aturan keterwakilan perempuan. Jika nanti keputusan Bawaslu sama dengan keputusan KPU, maka semua bacaleg asal PPP di dapil itu tidak lolos.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison 

Mukhlison Sri Widodo
14-08-2018 22:43