Main Menu

Demokrat Tuding Jokowi Jadikan TNI-Polri Alat Kampanye

Wem Fernandez
24-08-2018 15:20

Ferdinand Hutahaean (Dok. Pribadi/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar institusi TNI-Polri melakukan sosialisasi keberhasilan pemerintah mendapat kritik dari Partai Demokrat. Sesuai konstitusi, TNI-Polri merupakan alat negara dan bukan alat pemerintah. 

“Presiden Jokowi itu bukan sekedar presiden tapi juga sebagai calon presiden petahana yang akan turut berlaga. Dengan demikian, apabila TNI/Polri diminta menyuarakan dan menjelaskan kinerja pemerintah kepada rakyat, sama saja bahwa presiden Jokowi memerintahkan TNI/Polri menjadi juru kampanyenya,” tegas Kepala Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Jumat, (24/8). 

Pernyataan Ferdinand itu buntut dari permintaan Presiden Joko Widodo agar perwira TNI/Polri untuk ikut aktif melakukan sosialisasi keberhasilan program pemerintah.

Sebagai bakal calon presiden, sambung Ferdinand, Jokowi sebaiknya melakukan kampanye soal keberhasilannya selama menjabat dan tidak menggunakan institusi negara untuk memuluskan tujuan tersebut. Dengan permintaan tersebut, Jokowi justru menyalahgunakan wewenangnya. 

“Ini kan juga bermakna bahwa presiden Jokowi memerintahkan TNI/Polri untuk berpihak pada dirinya alias tidak netral. Di situlah letak masalahnya. Presiden tidak mampu membedakan fungsi alat negara dengan alat pemerintah,” katanya. 

Lagipula sebagai presiden, Jokowi juga dibantu dengan humas sejumlah kementerian yang bisa digunakan menyampaikan capaian kinerja selama ini. Tidak perlu menggunakan institusi TNI atau Polri. 

“Ini tahun politik, mari kita jaga demokrasi ini berjalan adil, jujur dan demokratis,” sambung Ferdinand. 

 


Reporter : Wem Fernandez  

Editor: Aries Kelana

 

Wem Fernandez
24-08-2018 15:20